Sondakh Kritik Sondakh

MANADO, Sulutlink. Rencana hearing dengan pihak Rektorat Unsrat terkait maraknya keberatan dan laporan masyarakat atas biaya masuk bagi calon mahasiswa baru, terutama Fakultas Kedokteran (Faked), akhirnya ditunda. Menyusul tak satupun pihak Rektorat memenuhi undangan hearing Dewan Sulut, Rabu (25/06). Tak pelak Rektorat Unsrat menuai kecaman. Bahkan Sekertaris Komisi D Dewan Sulut, Inggried Sondakh SE, secara tegas mendesak agar polemik biaya masuk Unsrat ini harus dituntaskan.

“Ingat, masalahnya sekarang adalah masyarakat sedang susah karena dihimpit perekonomian. Kondisi di Unsrat harus diseriusi sehingga hearing wajib kita lakukan dan kita akan jadwalkan kembali,”tegasnya pada sejumlah wartawan.

Komisi D Dewan Sario yang membidangi Kesra dan Pendidikan melalui Wakil Ketua Komisi D, Drs Ruben Saerang akhirnya mengambil keputusan untuk menggelar hearing tahap II dengan Rektorat Unsrat dalam waktu dekat ini. Saerang sendiri mengaku tidak mengerti ketidakhadiran Rektorat atas undangan hearing tersebut. Komisi D katanya, telah mengambil keputusan sementara menyikapi persoalan di Unsrat saat ini, yakni selain dilaksanakannya kembali agenda hearing, kemudian merekomendasikan kepada pimpinan Dewan untuk memintakan kepada pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulut dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut untuk mengawasi pendaftaran biaya masuk calon mahasiswa baru di Unsrat.

“Ini penting, kami akan memintakan kepada pihak yang berwajib baik Polda maupun Kejati untuk mengawasi secara langsung penerimaan mahasiswa baru di Unsrat,” tukas Saerang.

Humas Unsrat sekaligus juru bicara Rektorat, Daniel Pangemanan SH saat menjawab wartawan ketika dikonfirmasi ketidakhadiran mereka atas undangan hearing mengatakan, pihaknya justru tidak pernah menerima surat undangan hearing dari Komisi D Dewan Sulut. “Sampai tadi (Rabu siang,red), kami belum menerima undangan hearing dari Dewan. Tidak mungkin kami tidak datang jika ada undangan resmi,”sergahnya.

Sementara itu, Rektor Unsrat Prof Dr Ir Lucky Sondakh yang dihubungi sulutlink, Rabu malam melalui telepon genggamnya, mengatakan, dirinya sangat menghormati sikap Dewan khususnya Komisi D, sebab tujuannya sama dengan apa yang dikehendaki dewan. Hanya saja kata dia, biaya masuk Unsrat termasuk murah dibandingkan dengan Universitas lain di Indonesia.

“Sudah begitu, biaya SPP Unsrat merupakan 10 terendah di seluruh Perguruan Tinggi (PT) Indonesia. Namun toh, kita tetap dengan hati lapang dan optimis memajukan Unsrat sesuai motto Samratulangi Si Tou Timou Tumou Tou,”ujarnya.

Karenanya Sondakh mengimbau agar baik Pemprov sulut, Kabupaten dan Kota bekerjasama untuk meningkatkan bantuannya melalui APBD masing-masing ke Unsrat. Dia lantas mencontohkan, waktu dulu jamannya Gubernur EE Mangindaan banyak bantuan yang diberikan termasuk pengadaan kendaraan operasional Unsrat. Begitu juga waktu Almarhum Drs AJ Sondakh, dimana setiap tahunnya bantuan Pemprov Sulut mencapai 4 sampai 5 miliar.

“Sekarang jauh menurun hanya sekitar 1 sampai 2 miliar setiap tahun,”terangnya.

Ayahanda anggota DPR-RI Angelina Sondakh ini kemudian, menegaskan bahwa dirinya tidak mengeluh, dan sangat mengerti sebab sebagian dana dipakai untuk kepentingan lebih besar yakni pelaksanaan World Ocean Conference (WOC), yang juga ikut didukung para pakar dari Unsrat, termasuk dirinya.

“Namun saya tetap yakin jika bantuan dari Gubernur SHS pasti dikasih, sebab saya tahu persis pak gubernur sangat konsen terhadap peningkatan mutu pendidikan di Sulut. Solusinya, tingkatkan bantuan pendidikan termasuk di Unsrat. Sebab dengan begitu, anak orang miskin akan terbantu melalui APBD. Semua kritikan terhadap saya, itu tujuannya baik, sebab itu demi peningkatan pendidikan. Ke depan saya harapkan Unsrat akan lebih maju lagi,”pungkasnya panjang lebar.(Baca berita sebelumnya: Tetapkan Biaya Masuk Kuliah Tinggi, DPRD Sulut Akan Panggil Rektorat UBSRAT, red)