Kursi PTN buat si Miskin , Makin Sulit Tembus PTN

Ayatullah, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengajar matematika di kelas paket B, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Insan Mandiri di samping Terminal Bus Kota Depok, Jawa Barat. Ayatullah adalah contoh mahasiswa dari keluarga miskin yang berhasil kuliah di perguruan tinggi negeri.

Muhammad Ayatullah Komeni (20), bergegas keluar dari kamar di lantai 2 sebuah tempat belajar. "Saya mau mengajar kelas paket B," ujarnya kepada SP di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Bina Insan Mandiri, Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

Berperawakan ramping dan ramah, Komeni bekerja sebagai pedagang asongan di kereta rel listrik (KRL). Di antara kawan-kawannya, dia terbilang paling cerdas. "Saya bisa diterima di UI (Universitas Indonesia, Red)," katanya.

Komeni adalah mahasiswa semester 2 Fakultas Ilmu Budaya UI. "Di sela-sela berjualan, saya sempatkan membaca buku kuliah," katanya.

Dari gerbong-gerbong KRL, Komeni berjualan aksesori anak-anak. "Saya memang miskin. Saya tidak punya biaya. Orangtua cuma petani. Tapi, saya tidak takut saat mencoba tes di UI. Alhamdulillah, diterima. Tiap semester saya cuma bayar Rp 200.000," katanya.

Ais Rohim pun beruntung. Pemuda asal Gorontalo itu diterima di UI. "Otaknya encer," kata beberapa teman Ais. Sebaliknya, Rinawati gagal menembus PTN. Dia kalah bersaing dengan rekan-rekannya. Sekarang, dia lebih banyak berdiam di rumah atau terkadang membantu orangtua mencari uang. "Saya enggak mungkin kuliah di swasta, mahal banget," kata Rina yang orangtuanya bekerja sebagai pembuat kursi bambu di kawasan Bogor.

Akses

Sesungguhnya masih banyak lulusan SMA dan sekolah sederajat yang senasib dengan Rina. Berdasarkan data peserta ujian nasional SMA dan sekolah sederajat pada 2008 yang mencapai 2,2 juta orang dan diasumsikan 1 juta siswa berasal dari keluarga miskin, berarti setiap tahun sekitar 1 juta siswa harus ditampung di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri (PTN). Sementara saat ini pemerintah baru sanggup membiayai 240.000 mahasiswa dari keluarga miskin. Artinya, modal kecerdasan saja tak cukup meloloskan mereka ke kursi PTN. Persaingan menjadi semakin ketat dan anak-anak miskin makin sulit mengecap pendidikan tinggi.

Kesulitan itulah yang ditangkap pemerintah dan kemudian secara konsisten berupaya memperluas akses bagi calon mahasiswa dari keluarga miskin. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Dodi Nandika mengatakan perguruan tinggi (PT), apalagi PTN wajib menerima mahasiswa miskin dan cerdas. "Tidak boleh ada PT yang menutup akses itu," katanya.

Dia menerangkan, perluasan akses pendidikan tinggi itu merupakan amanat UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). UU BHP sama sekali tidak membiarkan terjadinya komersialisasi di bidang pendidikan. "Sewaktu PTN ber-Badan Hukum Milik Negara, mereka memungut uang yang besar dari mahasiswa. Itu tidak boleh lagi terjadi. UU ini mengatur pungutan. Mahasiswa hanya dibebankan paling banyak satu per tiga dari total biaya operasional kampus," katanya.

Yang paling penting, UU BHP mengatur bahwa setiap PT harus menjaring 20 persen mahasiswa miskin atau lemah secara ekonomi, namun berpotensi dari total penerimaan mahasiswa barunya.

Senada dengannya, Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Johannes Gunawan menyatakan jika PTN sudah menjadi BHP, masyarakat bisa membandingkan apakah biaya pendidikan lebih mahal dari sebelumnya atau tidak. "Itulah yang akan terjadi nanti. Tentunya, biaya akan jauh lebih murah dan jumlah mahasiswa miskin tapi cerdas yang kuliah di PTN pasti makin banyak," katanya.

Selain PTN wajib menjaring paling sedikit 20 persen mahasiswa miskin, biaya kuliah pun dibayar sesuai kemampuan. "Dengan adanya BHP justru pendidikan tak mungkin lagi mahal," tegasnya.

Sejak SMA

Terkait hal itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal pun menyatakan akses masyarakat ke jenjang pendidikan tinggi harus terus ditingkatkan. Tahun lalu, pemerintah menargetkan 170.000 warga usia kuliah bisa melanjutkan ke PT. Langkah yang ditempuh adalah menjaring calon mahasiswa berkemampuan akademik bagus dan berprestasi tetapi berasal dari keluarga tidak mampu sejak di bangku SMA. Penjaringan dilakukan di sekitar 3.000 SMA di seluruh Tanah Air. "Pemerintah memberikan beasiswa Rp 250.000 per bulan per orang untuk S-1 dan dibagikan ke semua PTN dan PTS secara proporsional," katanya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk 2.000 calon mahasiswa dari keluarga tak mampu yang memiliki potensi akademik bagus. Setiap calon mahasiswa diberi Rp 5 juta, jumlah yang "aman" untuk biaya kuliah pada tahun pertama. Selanjutnya, mereka mendapat beasiswa saat kuliah yang disediakan pemerintah khusus untuk mahasiswa tidak mampu. "Untuk tahun ini, penerima beasiswa dari mahasiswa tidak mampu ditambah 70.000 orang dari tahun lalu, menjadi 240.000 mahasiswa. Anggaran yang disediakan untuk membantu mahasiswa miskin tersebut mencapai Rp 600 miliar dan tahun depan ditargetkan bertambah menjadi Rp 1 triliun," ujar Fasli.

Salah satu PTN yang telah membuka diri untuk mahasiswa dari keluarga miskin adalah UI. Wakil Kepala Humas UI, Devie Rahmawati menyatakan pihaknya berkomitmen memberikan kesempatan yang luas bagi setiap anak bangsa dari berbagai status sosial. "Kemampuan finansial tidak pernah menjadi prasyarat menempuh pendidikan di UI," katanya.

Pada 2008, terangnya, mahasiswa sarjana reguler yang diterima UI berjumlah 4.567 mahasiswa. Sebanyak 3.509 mahasiswa menerima beasiswa untuk uang pangkal Rp 18,96 miliar. Artinya, beasiswa yang digelontorkan UI mencapai 80 persen dari total mahasiswa reguler.

Pemberian beasiswa dilakukan secara selektif. UI memiliki tim di setiap fakultas yang melakukan pengecekan berlapis terhadap calon penerima beasiswa. "Syarat utamanya adalah tidak boleh bohong. Harus jujur. Kalau tidak jujur, maka akan ada sanksi pembayaran uang semester 2 kali lipat. Karena, kami memang butuh kejujuran," katanya.

Dia mencontohkan, mahasiswa kurang mampu yang mengajukan beasiswa pasti langsung diberikan. Tapi besaran beasiswa juga beragam. Misalnya, penghasilan orangtua calon mahasiswa sebesar Rp 1 juta per bulan dan dia merupakan anak tunggal. Beasiswa yang diterimanya pasti berbeda dengan mahasiswa yang memiliki empat saudara dengan penghasilan orangtua Rp 1 juta. "Kebijakan kami adalah tidak boleh ada anak miskin tidak bisa kuliah di UI. Menjadi kewajiban UI untuk mendukung anak-anak miskin itu," katanya.

Kalau sekarang, pemerintah baru bisa membantu 240.000 mahasiswa, hendaknya jumlah itu terus ditingkatkan di masa-masa mendatang, sehingga makin banyak anak-anak keluarga miskin yang bisa mengecap pendidikan tinggi, khususnya PTN.