APBD Sulut Harus Akomodir 20% Dana Pendidikan

Manado, KOMENTAR
Wakil Ketua DPRD Sulut, Arthur Kotambunan menga-takan, pihaknya akan mende-sak Pemprop Sulut agar mengalokasikan dana pendi-dikan dalam draf APBD 2009 mencapai 20 persen. “Kita su-dah mengkomunikasikan ini dengan gubernur. Dan res-pons yang diberikan sangat positif. Artinya, pemprop akan mengalokasikan dana pendi-dikan itu dalam APBD 2009,” jelasnya kepada sejumlah wartawan, Senin (25/08).
Lebih lanjut dikatakannya, anggaran 20 persen dalam APBD untuk sektor pendidik-an, adalah final, sebagaimana tuntutan undang-undang. Ja-di bila dana tersebut tidak di-implementasikan pemerintah dan pemerintah daerah, itu adalah suatu kesalahan.
Kendati begitu, jelasnya lagi, pengertian tentang pendidik-an harus dikonsultasikan lagi dengan pemerintah pusat. De-ngan maksud agar pengaloka-sian dana ini dalam APBD, tidak menemui kendala atau tidak salah alamat. “Kita akan mena-nyakan apakah yang dimaksud pendidikan di sini hanya untuk lingkup Dinas Pendidikan Na-sional (diknas) saja atau penger-tian pendidikan secara luas. Karena pelatihan-pelatihan di instansi lain juga termasuk bidang pendidikan,” ujarnya.
“Menurut saya ini penting, karena kalau kita tidak jeli, bisa-bisa sebagian besar dana APBD hanya terserap untuk sektor pendidikan secara umum,” imbuhnya. Jika tidak ada aral melintag, Selasa (26/08) ini, pihak legislatif dan eksekutif, bakal membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Tak dipungkiri, jadwal terse-but sebenarnya telah melen-ceng dari agenda semula. Di mana pada Agustus 2008 ini, seharusnya KUA dan PPAS sudah harus selesai dibahas.
Namun karena adanya pida-to kenegaraan Presiden RI Su-silo Bambang Yudhoyono (SBY), maka pembahasan yang semula sudah matang harus disesuaikan kembali. Di antaranya adalah berkait-an dengan dana pendidikan yang harus dialokasikan sebesar 20 persen. “Akan hal-nya alokasi dana pendidikan ini, akan kita sesuaikan. Te-tapi untuk hitung-hitungan-nya, masih ada sejumlah me-kanisme yang harus dikaji. Sebab, kalau harus diambil seluruhnya dari APBD di mana di dalamnya terdapat DAU (Dana Alokasi Umum), ini akan menggerogoti alokasi anggaran yang lain. Tetapi jika anggaran 20 persen itu diambil dari PAD, maka kemungkinan besar dapat di-lakukan,” terang Sekprop Su-lut Drs Robby Mamuaja kepa-da wartawan, Senin (25/08).
Seperti diketahui, PAD Pro-pinsi Sulut pada tahun ang-garan 2008 ini dipatok sebesar Rp 238 miliar. Dikatakan Ma-muaja, sektor lain yang juga menunjang pendidikan seperti dibukanya akses jalan di wi-layah-wilayah pedesaan, harus turut direalisasikan secara seimbang. Sebab, merupakan hal yang tidak mungkin, jika terdapat sarana pendidikan yang memadai tetapi masya-rakat mengalami kesulitan dalam hal transportasi mau pun terbukanya akses jalan.
“Dalam kondisi seperti ini, harus ada sinergitas. Sebab, akan menjadi sia-sia fasilitas sekolah yang memadai tanpa ditunjang infrastruktur yang baik. Di mana pendapatan masyarakat menjadi indikator yang menentukan bagi ke-langsungan pendidikan. Akan sangat tidak mungkin jika hanya mengandalkan BOS,” kuncinya.(eda/dav)