Biaya Masuk Faked Unsrat Tidak Manusiawi

Biaya masuk Fakultas Kedokteran (Faked) Unsrat yang mencapai Rp 40 juta hingga Rp 60 juta, dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap calon mahasiswa yang kurang mampu. Jika masalah ini dibiarkan, maka pendidikan calon dokter hanya bisa dinikmati oleh sebagian besar mahasiswa dari keluarga berduit saja di daerah ini.

Padahal menurut Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesra, DPRD Propinsi Sulut, Ruben A Saerang, di daerah Nyiur Melambai ini ada begitu ba-nyak calon mahasiswa ber-prestasi, namun kurang mampu yang ingin mengecap pendidikan di fakultas ber-gengsi tersebut. “Jadi saya menilai ini sebagai suatu tin-dakan yang tidak manusiawi. Karena kalau biayanya me-lambung sampai puluhan juta, sudah pasti tidak akan ada mahasiswa berprestasi tapi ekonominya tidak menunjang, yang akan duduk di bangku kuliah fakultas kedokteran,” tandas Saerang, Senin (23/06) kemarin.
Menyikapi biaya masuk pu-luhan juta di Faked Unsrat ini, Saerang menyatakan bah-wa pihaknya akan segera me-manggil hearing pihak Unsrat Manado untuk dimintakan penjelasan. “Pada prinsipnya semua personel komisi sudah setuju untuk memanggil hearing pihak Unsrat Mana-do. Tapi yang kita harus bica-rakan lagi adalah soal waktu atau jadwal dari agenda heari-ng tersebut. Sebab dalam pe-kan berjalan, agenda di DPRD Propinsi Sulut bisa dikatakan sangat padat. Yang jelas, hearing ini akan kita prioritas-kan,” tegasnya sembari me-nambahkan, Unima juga ba-kal di-hearing, namun Unsrat yang akan diutamakan.
Wakil Gubernur Sulut, Freddy Harry Sualang juga angkat bicara soal biaya masuk Fa-ked ini. “Memang biaya yang dipatok untuk masuk di fa-kultas kedokteran itu cukup fantastis. Yah, bagi orang yang berduit, fenomena ini bukan halangan. Tetapi akan menjadi persoalan bagi mahasiswa yang memiliki potensi dan kepandaian tetapi tidak didukung dengan biaya yang memadai. Untuk itu, sa-ya minta agar fakultas ke-dokteran dalam menyikapi hal ini, lebih mengedepankan objektivitas. Artinya, jangan hanya mementingkan orang-orang kaya semata, semen-tara yang pas-pasan terping-girkan,” ungkap Sualang.
Memang tak dapat dipung-kiri, untuk memenuhi tuntut-an peralatan di fakultas ke-dokteran, bukan hal yang mu-dah, karena terkait hal ini dibutuhkan dana yang cukup besar. Dan ini dibebankan pa-da mahasiswa yang akan ma-suk. “Memang biaya untuk memenuhi keperluan ini sa-ngat besar. Tetapi bukan ber-arti hal ini menjadi alasan bagi pihak fakultas untuk me-manfaatkan kesempatan yang ada. Dalam artian, hanya kepada mereka yang memiliki duit saja, yang terakomodasi untuk mengikuti studi,” pungkasnya.
Secara terpisah, Ketua GMNI Manado Fanly Solang SIP meminta agar DPRD Sulut segera hearing pihak terkait menyangkut biaya masuk di Unsrat yang memberatkan. “Ini harus diseriusi pemerintah dan DPRD Sulut khususnya komisi D yang membidangi pendi-dikan. Sebab jika tidak, maka sampai dunia kiamat, siswa berprestasi yang keluarganya tidak mampu akan gigit jari. Jika perlu sistem pembiayaan di Faked harus diubah total, jangan hanya kalangan ber-duit saja yang bisa sekolah di situ,’’ katanya.
Di samping itu hal ini juga menurutnya harus disikapi oleh pengurus senat di setiap fakultas yang ada di Unsrat. “Kita harus harus kritis me-lihat hal-hal seperti ini, ja-ngan hanya diam saja,” ung-kap Solang kepada harian ini, Senin (23/06) kemarin. Seca-ra terpisah Ketua AGIS Minsel Edwin Lonteng SPd menya-takan, pembiayaan Faked Un-srat ini, harus segera direvisi kembali. “Jika diukur dari gaji guru, pasti tidak akan mam-pu membiayai anak mereka. Untuk itu saya meminta agar pimpinan Unsrat jangan mementingkan kalangan berduit saja, tapi juga harus memperhatikan kalangan yang kurang mampu,” ung-kap Lonteng.(nan/dav/eda)