Biaya Masuk Unsrat Mencapai Rp 75 Juta

Plt Rektor Unsrat, Prof Dr Ir LW Sondakh MEc mengata-kan, biaya masuk bagi calon mahasiswa di Unsrat berva-riasi, disesuaikan dengan ju-rusan yang ada. Sedangkan biaya maksimal bisa menca-pai Rp 75 juta. “Untuk itu saya tekankan kepada orangtua calon mahasiswa baru, agar jangan memberikan uang tambahan atau semacamnya, di luar dari mekanisme yang ada, karena pembayaran dari mahasiswa baru di setiap fa-kultas sudah ditentukan me-lalui rapat senat,” ungkap Sondakh kepada koran ini, kemarin.
Sondakh sendiri mewanti kepada dekan-dekan yang ada di Unsrat, agar jangan memberikan keputusan biaya pendataran di luar dari kepu-tusan rapat senat, “Jika saya mendengar ada keluhan dari orangtua mahasiswa tentang pembayaran biaya pendaftar-an yang sudah di luar dari ba-tas kewajaran, jangan salah-kan saya jika yang melanggar akan mendapat tindakan tegas,” tukasnya.
Secara terpisah, Pengamat Pendidikan Sulut, Dr Max Ruindungan MPd menilai, ma-halnya kursi untuk calon ma-hasiswa, merupakan dampak tidak terkendalinya liberalisasi pendidikan di Indonesia. “Ini ekses tak terkendalinya libera-lisasi pendidikan yang sedang melanda negeri ini. Pemerintah harusnya mampu melindungi orang miskin untuk mengak-ses kursi PT dengan cara yang sama,” katanya.
Sementara akademisi Un-srat, Drs Michael Mantiri me-nyatakan bahwa seharusnya proses pendidikan di PT harus kembali ke filsafat pendidikan. “Harusnya pendidikan itu un-tuk mencerdaskan bangsa bu-kan untuk komersialisasi se-perti yang terjadi saat ini,” kata PD III FISIP Unsrat ini.
Dikatakannya, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas hak pendidikan bagi war-ganya. “Sehingga calon maha-siswa yang berotak pinter na-mun ekonominya tak mampu, juga berkesempatan untuk melanjutkan studinya ke PTN,” tandasnya.
Sementara Dr Revolson Mege MS pemerhati pendidikan yang juga akademisi di FMIPA Unima mengatakan, kalau me-mang pemerintah mengarah-kan PTN ke Badan Hukum Mi-lik Negara (BHMN) seharusnya jangan membatasi pergerakan dari universitas dengan Kep-pres Nomor 80 Tahun 2006 dalam hal menggalang dana untuk operasional PTN. Hal ini pada akhirnya memang calon mahasiswa atau mahasiswa yang dirugikan karena dana yang didapat hanya berda-sarkan dari satu sumber utama.
Sedangkan sejumlah pihak meminta, agar pemerintah memangkas jalur khusus pe-nerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) agar kursi bagi mahasiswa miskin ditingkatkan dari 20 persen menjadi 80 persen. Guna mewujudkan amanat konstitusi, pemerintah harus melakukan intervensi struk-tural agar rakyat miskin men-dapat akses pendidikan ting-gi.
Akses bagi rakyat miskin un-tuk meraih pendidikan tinggi, kini tertutup oleh mahalnya biaya pendidikan, terutama pendidikan di perguruan ting-gi. Rakyat miskin yang jumlah-nya 80 persen hanya dijatah 20 persen kursi PTN. Sedang-kan mahasiswa kaya yang ha-nya 20 persen mendapat pe-luang meraih 80 persen kursi PTN. Pemerintah bisa memba-likkan keadaan ini jika ada kemauan untuk menjalankan amanat konstitusi.
Terkait hal itu, kecende-rungan PTN ternama mengu-rangi perekrutan mahasiswa baru lewat Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN, sebelumnya Seleksi Penerimaan Mahasis-wa Baru/SPMB) dan memper-besar porsi penerimaan lewat jalur mandiri dan berbagai jalur khusus, menuai kritik.
Perekrutan lewat jalur khusus dengan membayar uang masuk puluhan juta hingga ratusan juta rupiah memperkecil pe-luang calon mahasiswa dari ke-luarga kurang mampu untuk kuliah di PTN. Untuk itu, PTN didesak memberikan porsi yang lebih besar untuk merekrut mahasiswa lewat jalur SNM-PTN, sekaligus mengurangi ja-lur khusus penerimaan maha-siswa baru.(vic/nan/dds)