Pangkas Jalur Khusus PTN

[JAKARTA] Pemerintah diimbau memangkas jalur khusus penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) agar kursi bagi mahasiswa miskin ditingkatkan dari 20 persen menjadi 80 persen. Guna mewujudkan amanat konstitusi, pemerintah harus melakukan intervensi struktural agar rakyat miskin mendapat akses pendidikan tinggi.

Akses bagi rakyat miskin untuk meraih pendidikan tinggi, kini tertutup oleh mahalnya biaya pendidikan, terutama pendidikan di perguruan tinggi. Rakyat miskin yang jumlahnya 80 persen hanya dijatah 20 persen kursi PTN. Sedangkan mahasiswa kaya yang hanya 20 persen mendapat peluang meraih 80 persen kursi PTN. Pemerintah bisa membalikkan keadaan ini jika ada kemauan untuk menjalankan amanat konstitusi.

Terkait hal itu, kecenderungan PTN ternama mengurangi perekrutan mahasiswa baru lewat Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNM-PTN, sebelumnya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru/SPMB) dan memperbesar porsi penerimaan lewat jalur mandiri dan berbagai jalur khusus, menuai kritik.

Perekrutan lewat jalur khusus dengan membayar uang masuk puluhan juta hingga ratusan juta rupiah memperkecil peluang calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk kuliah di PTN. Untuk itu, PTN didesak memberikan porsi yang lebih besar untuk merekrut mahasiswa lewat jalur SNM-PTN, sekaligus mengurangi jalur khusus penerimaan mahasiswa baru.

Demikian rangkuman pendapat Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Unifah Rosyidi kepada SP, di Jakarta, Selasa (17/6).

Menurut Anies, pendidikan di Indonesia sekarang ini belum bisa dinikmati seluruh rakyat. Biaya pendidikan yang semakin tinggi menimbulkan kesenjangan di masyarakat, yang pada gilirannya akan membuat ketidakstabilan negeri ini.

"Mereka yang punya uang mendapat pendidikan berkualitas. Kelompok ini pada 10 hingga 20 tahun ke depan akan menempati posisi penting atau sebagai golongan menengah ke atas. Sementara kelompok lainnya tak dapat menikmati pendidikan berkualitas. Kelompok ini di masa mendatang akan menjadi kelompok yang terpinggirkan, merasa kalah secara struktural, sehingga berpotensi membuat destabilisasi," katanya di sela-sela diskusi "Kebodohan dan Kemiskinan Masalah Kita Bersama" di kantor SP, Selasa (17/6).

Terkait hal itu, Unifah mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap PTN yang terus menciutkan jumlah kursi yang disediakan bagi calon mahasiswa lewat jalur SNM-PTN. Pemerintah harus berani mematok dua pertiga kursi PTN diperebutkan lewat ujian masuk PTN secara nasional. PTN bisa tetap membuka jalur mandiri, sepanjang tidak mengurangi jatah lewat SNM-PTN.

Sumbangan

Dari Makassar dilaporkan, Universitas Hasanuddin (Unhas) menyiapkan 1.229 kursi lewat jalur SNM-PTN, dari total 7.620 kursi yang disediakan. Menurut Dahlan Abubakar, Humas Unhas, biaya yang dikeluarkan mahasiswa lewat jalur SNM-PTN adalah biaya pembelian formulir (Rp 150.000 dan Rp 175.000), sumbangan per semester untuk jurusan eksakta Rp 750.000 dan noneksakta Rp 600.000, serta biaya basis dan kesehatan, Rp 400.000. Sedangkan, biaya bagi mahasiswa non-SNM-PTN berkisar Rp 15 juta hingga Rp 100 juta.

Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Chairuddin menyatakan pihaknya bisa menampung 6.000 mahasiswa, 3.000 di antaranya lewat jalur SNM-PTN. Pihaknya juga menerima mahasiswa lewat jalur khusus, yakni jalur reguler mandiri dengan biaya Rp 12 juta dan jalur khusus mahasiswa asing Rp 55 juta.

Sedangkan Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Budi Prasetyo menyatakan UGM mewajibkan sumbangan peningkatan mutu akademik (SPMA) minimal Rp 5 juta dan kelipatannya, dan khusus Fakultas Kedokteran minimal Rp 10 juta.

Hal senada disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung (ITB) Adang Surahman. Pihaknya tidak pernah meminta dana lebih dari Rp 60 juta kepada calon mahasiswa. [WWH/A-16/148/151/152/153]