Mahasiswa Semarang Tolak Bantuan Khusus

Sebagian besar mahasiswa Kota Semarang menolak pemberian bantuan khusus mahasiswa (beasiswa) dari pemerintah sebesar Rp500.000 per semester, bagi 400.000 mahasiswa di seluruh Indonesia.

Farly Polontalo, Ketua Komisi Legislasi Senat Keluarga Mahasiswa Universitas Diponegoro (Senat KM Undip) di Semarang, Senin (2/6), menegaskan, Senat KM Undip menolak terhadap bantuan khusus mahasiswa sebesar Rp 500.000 itu.

"Senat tidak sepakat dengan kebijakan tersebut," katanya. Menurutnya, senat akan mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan aksi counter terhadap kebijakan pemberian bantuan khusus kepada mahasiswa.

Ia mengatakan, mahasiswa tidak bisa disuap dengan bantuan semacam itu. Mahasiswa akan terus melakukan aksi unjuk rasa agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.

Sementara itu, Woro, mahasiswa Fisip Undip juga menyatakan menolak kebijakan pemberian bantuan khusus tersebut.

"Tidak masalah jika bantuan khusus tersebut diberikan kepada seluruh mahasiswa se Indonesia, dan bukan hanya 400.000 mahasiswa saja. Dalam hal ini pemerintah harus adil," katanya

Sebelumnya pada Jum`at (30/5), Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Semarang, Muhith Harahap, mengatakan KAMMI Daerah Semarang secara institusi menolak pemberian bantuan khusus (beasiswa) kepada mahasiswa.

"Ada kejanggalan-kejanggalan dalam pemberian bantuan itu," katanya.

Bantuan ini dikeluarkan pemerintah setelah pemerintah menaikkan harga BBM dan terjadi banyak aksi mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah tersebut.

"Bantuan ini dikeluarkan setelah tidak ada tanda-tanda dari mahasiswa berhenti melakukan aksi unjuk rasa. Ini aneh," katanya.

Muhith menuturkan ada kejanggalan prosedural dalam pemberian bantuan tersebut. Mendiknas seharusnya yang pertama mengumumkan bantuan itu bukan Menkominfo. Dia menilai kejanggalan itu semakin jelas ketika Wakil Presiden dan beberapa menteri ikut mengomentari dan mendukung kebijakan pemberian bantuan tersebut.

"Akan ada tanggungjawab moral dari penerima beasiswa itu," katanya

Mahasiswa yang menerima beasiswa akan mempunyai tanggungjawab moral terhadap pemerintah, sehingga dengan sendirinya mereka akan menerima kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Karena itu dia minta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM, pemberian bantuan langsung tunai (BLT), dan pemberian bantuan khusus (beasiswa) kepada mahasiswa.

"BLT dan beasiswa tidak akan menaikkan pendapatan seseorang, hanya menjadikan rakyat malas dan menimbulkan pola hidup konsumtif," katanya.

Dia menilai pemberian bantuan khusus ini ditunggangi oleh pemerintah, juga aksi unjuk rasa yang menerima pemberian dana BLT.

"Jika pemerintah menganggap aksi mahasiswa ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu, maka sekarang pemerintah yang menunggangi pemberian bantuan khusus ini dan aksi-aksi yang menerima