Demo BBM di Sulut Diwarnai Pembakaran Spanduk Presiden

22 Mei 2008

Di Jakarta ada mahasiswa kena peluru karet
Demo BBM di Sulut Diwarnai Pembakaran Spanduk Presiden

Menjelang pengumuman ke-naikan BBM yang diyakini disampaikan dalam beberapa hari ini, telah menaikkan in-tensitas aksi demo. Bahkan aksi para pendemo semakin memanas, di sisi lain aparat kepolisian juga mulai ter-pancing untuk bertindak ke-ras. Tak hanya itu, aksi demo di Jakarta, mulai minta kor-ban.
Seorang pendemo dari ka-langan mahasiswa saat ber-unjukrasa di depan Gedung DPR, dilaporkan kena peluru karet. Namun sampai tadi malam, pihak petugas mem-bantah melontarkan peluru karet. Sementara dari Mana-do, aksi demo penolakan ke-naikan BBM yang dilakukan Solidaritas Aksi Rakyat Ber-satu yang dilakukan di ha-laman Kantor Gubernur di Jalan 17 Agustus, Rabu (21/05) kemarin, berlangsung ri-cuh dan diwarnai kontak fisik serta pembakaran spanduk bergambar Presiden SBY. Da-lam insiden ini, sekitar lima mahasiswa harus diamankan aparat.
Semula, aksi demo ini ber-langsung biasa saja dan masih dalam taraf wajar. Massa ter-lihat hanya melontarkan orasi yang meminta agar Pemprop Sulut dapat mendesak peme-rintah pusat untuk meng-urungkan kenaikan BBM. Per-timbangannya, kebijakan yang tidak populis tersebut, hanya akan menyengsarakan masya-rakat menengah ke bawah. “Kenaikan BBM adalah kebi-jakan yang mau enaknya sen-diri. Ini adalah sebuah bentuk ketidakadilan. Karena hanya akan membuat petani, buruh, nelayan, sopir dan orang mis-kin lainnya menjadi semakin miskin. Di mana harga kebu-tuhan hidup menjadi semakin tak terjangkau. Dan pada gili-rannya anak-anak tidak mam-pu melanjutkan pendidikan,” urai salah seorang pendemo.
Tapi anehnya, selang bebe-rapa waktu kemudian, usai melakukan orasi secara ber-gantian, tiba-tiba tanpa diko-mando, para pendemo mela-kukan pembakaran spanduk Partai Demokrat yang di da-lamnya terpampang foto Pre-siden RI Susilo Bambang Yu-dhoyono (SBY). Dalam aksi-nya, puluhan pendemo terli-hat membentuk lingkaran. Melihat spanduk foto kepala negara dibakar, aparat yang berjaga mengambil inisiatif untuk memadamkan api.
Namun salah seorang pende-mo menolak dan memberikan perlawanan, sehingga terjadilah aksi kekerasan alias baku pukul antara aparat dan pendemo. Menyikapi hal ini, Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang saat dikonfirmasikan menyatakan kekecewaannya. “Silakan mela-kukan demo, tetapi jangan sam-pai mengarah pada tindakan anarkis. Apalagi dengan aksi bakar foto Presiden SBY. Mau jadi apa bangsa kita ini? Untuk melakukan demokrasi harus mengedepankan moral dan etika. Dan saya yakin yang me-lakukannya itu bukan orang Sulut. Sebab, sekeras apa pun melakukan demo tapi jangan dengan bakar-bakar. Ini sangat berbahaya sebab bisa berlanjut pada pembakaran mobil atau-pun gedung. Akan tetapi jika aksi pembakaran ini dilakukan secara spontanitas, telah meng-indikasikan adanya degradasi moral. Karena itu hal ini harus diusut,” tegasnya.
Sementara sejumlah masya-rakat yang lewat ikut menye-salkan aksi demo dengan cara membakar gambar kepala ne-gara. ‘’Demo adalah hal biasa, tapi harus beretika. Apalagi bakar-bakar foto kepala ne-gara,’’ tukas Audy, warga Ma-nado.
TUNJANGAN
Sebelumnya, dalam aksi demo di Gedung DPRD Sulut, tuntutan utama yakni me-minta pemerintahan SBY-JK untuk segera mencabut kebi-jakan menaikkan harga BBM, para aktivis dalam demonya juga menuntut agar tunjang-an jutaan rupiah yang diberi-kan kepada pejabat negara se-perti anggota DPRD dan DPR RI, gubernur, serta bupati dan walikota, segera dicabut. Dengan penilaian, tunjangan ini terlalu besar dan cukup membebani APBD maupun APBN. Penggunaan kenda-raan dinas ber-cc besar oleh para pejabat negara juga se-harusnya dihentikan, demi penghematan kas negara.
Tuntutan lain para pendemo, yakni meminta pemerintah pu-sat tetap mempertahankan subsidi kepada rakyat banyak, mengambil alih perusahaan tambang minyak asing, meng-hentikan pembayaran utang kepada kreditur asing, serta membuka akses keuangan un-tuk orang miskin dalam rangka pengembangan usaha berke-lanjutan. Sayang, aspirasi ini tak diterima satu pun anggota DPRD. Merasa kesal, massa ke-mudian beranjak dari gedung DPRD Propinsi Sulut untuk menuju Kantor Gubernur Sulut yang terletak di Jalan 17 Agustus.(eda/