KPK umumkan kekayaan tujuh penyelenggara negara di Sulut

Walikota Bitung Hanny Son-dakh (Hanson) menempati urutan teratas sebagai kepala daerah terkaya di Sulawesi Utara. Jumlah kekayaan pe-jabat yang berangkat dari pe-ngusaha perikanan ini men-capai Rp 17,1 miliar. Sedang-kan Gubernur Sulut Drs Si-nyo Harry Sarundajang ber-ada di urutan kedua (runner- up) dengan kekayaan menca-pai Rp 7,5 miliar. Demikian siaran pers yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Ko-rupsi (KPK) bertempat di Ru-ang Huyula, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (30/06).
Menurut KPK, harta keka-yaan para pejabat Sulut terse-but berdasarkan LHKPN (La-poran Harta Kekayaan Penye-lenggara Negara) yang dilapor-kan 2005 dan 2008 lalu. Sa-yangnya, pengumuman keka-yaan para pejabat Sulut itu, baru sebatas tujuh kepala da-erah. Selain Sarundajang dan Sondakh, kekayaan pejabat lainnya yang disebut adalah Bupati Bolmut Drs Hamdan Datunsolang (Rp 2,7 miliar), Wakil Bupati Bolmong, Depri Pontoh (Rp 1 miliar lebih), Wakil Walikota Bitung, Robert Lahindo (Rp 626.740.000), Walikota Kotamobagu Djelan-tik Mokodompit (Rp 5,8 miliar) dan Wakil Walikota Kotamo-bagu, Tatong Bara (Rp 1,3 miliar).
Plh Ketua KPK Haryono Umar yang hadir langsung, saat di-tanyai kenapa kekayaan kepala daerah lain tidak diumumkan, hanya mengatakan bahwa la-poran kekayaan itu memang ti-dak dilakukan secara bersama-an. Salah satu alasannya, tidak semua pejabat bisa dihadirkan. “Memang tidak semua pejabat dihadirkan. Mungkin ada ken-dala yah. Bisa juga kalau di-hadirkan semua, ruangannya tidak dapat menampung,” kata Haryono.
Seperti diketahui, tujuh ke-pala daerah yang hadir atau diwakilkan, turut membaca-kan langsung di hadapan KPK terkait harta mereka itu.

Haryono menjelaskan, peme-riksaan terhadap harta keka-yaan yang dilaporkan terse-but, dilakukan secara uji petik sesuai dengan yang ditetapkan KPK dengan menggunakan kriteria, antara lain laporan dari masyarakat, hubungan antara kewenangan penye-lenggara negara dengan feno-mena yang terjadi di masya-rakat, serta analisis kekayaan dan penghasilan.
“KPK mengharapkan partisi-pasi aktif seluruh komponen masyarakat untuk ikut me-mantau ketaatan penyelengga-ra negara dalam mengumum-kan kekayaannya. Demikian juga dengan masyarakat, di-harapkan dapat melaporkan kepada KPK jika ditemukan adanya harta penyelenggara negara yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” terangnya.
Sebelumnya, Haryono juga mengatakan bahwa tingkat kepatuhan penyampaian la-poran belum maksimal.
Khususnya dari pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di kabupaten/kota. Diketahui bahwa yang mela-porkan baru sekitar 14,93 per-sen, yakni dari 67 BUMN, yang melapor hanya 10 BUMN. Se-dangkan dari kalangan ekse-kutif yang jumlahnya menca-pai 417 orang, hanya 221 orang yang melaporkan. Selan-jutnya kalangan legislatif, dari 311 orang yang melapor sedari 313 orang. “Tingkat kepatuhan harus terus diting-katkan. Dan khusus untuk BUMN, kabupaten/kota wajib untuk mengingatkannya,” ujarnya.
Seperti diketahui, dari ketu-juh pejabat yang menyam-paikan harta kekayaan, dike-tahui bahwa Sondakh meru-pakan pejabat yang memiliki kekayaan tertinggi dengan nilai yang mencapai Rp 17 miliar yang terdiri dari harga tak bergerak sebesar Rp 2,67 M, harta bergerak Rp 350 juta, harta bergerak lainnya Rp 126 juta, surat berharga Rp 12 M, giro dan kas lainnya Rp 1,2 M.
Sedangkan terkait pemerik-saan sejumlah oknum kepala daerah di Sulut, kasusnya te-rus dilanjutkan, yakni sampai ditemukannya alat-alat bukti lainnya, yang sejauh ini ten-gah dikumpulkan.
“Jika alat bukti lainnya su-dah didapatkan, pemeriksaan tetap akan dilanjutkan,” tu-kasnya.(eda)