Iklan Klaim Keberhasilan Pemerintah Bentuk Kejahatan Informasi

Jakarta - Sejumlah iklan klaim keberhasilan pemerintah yang dilakukan oleh beberapa parpol dinilai banyak memuat informasi yang tidak valid. Tidak hanya menyesatkan, hal itu pun dinilai sebagai bentuk kejahatan informasi.

"Boleh saya katakan itu kejahatan informasi," kata Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA) Jakarta Raya Said Salahudin kepada detikcom, Rabu (25/2/2009).

"Kalau informasi menyesatkan, masyarakat malah tidak tercerdaskan. Dan ini berlawanan dengan tujuan kampanye untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," imbuhnya.

Pasal 76 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu menyebutkan, kampanye pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

Said menjelaskan, iklan klaim keberhasilan Partai Demokrat tentang kenaikan anggaran pendidikan 20 persen termasuk dalam kategori menyesatkan.

"Anggaran pendidikan 20 persen itu amanat konstitusi, mau presidennya siapa, menterinya siapa, ya harus dilakukan," pungkasnya.

Said pun menyinggung iklan PKS yang menampilkan kadernya Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan mengkalim keberhasilan swasembada pangan. Menurutnya, iklan tersebut seolah balasan atas iklan Partai Golkar yang sebelumnya juga mengusung tema swasembada pangan.

"Swasembada pangan adalah kewajiban pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Memang sudah kewajiban," tegasnya.

"Cobalah partai lebih bijak untuk lebih kreatif dengan membuat konsep-konsep iklan yang bermanfaat. Dan memberikan impilikasi politik positif buat masyarakat," tandasnya.

Tidak hanya itu, LIMA pun mengkritik iklan partai oposisi PDIP, yang dinilai hanya memberikan janji-janji penurunan harga sembako tanpa penjelasan metode apa yang akan dilakukan untuk mencapai janji tersebut.