Proyek Kantor Perwakilan Sulut di Jakarta

JIKA tidak ada aral melin-tang, Juni 2009 mendatang, gedung Kantor Perwakilan Pem-da Sulut di Jakarta, sudah berdiri megah di kawasan Ja-lan Cempaka Timur Raya, Ja-karta Pusat. Proyek bernilai Rp 55,7 miliar ini terdiri dari bangunan 15 tingkat yang di-sesuaikan banyaknya kabu-paten/kota di Sulut.
Harapannya, setiap lantai akan dijadikan kantor perwa-kilan dari 15 kabupaten/kota. Menurut mantan Kepala Kim-praswil Sulut, Ir Ricky Toe-mandoek yang mengetahui betul seluk-beluk proyek ter-sebut, awalnya rencana pem-bangunan hanya 13 tingkat sesuai jumlah kabupaten/kota yang ada, tahun lalu. Tapi be-lakangan, dengan disahkan-nya Kabupaten Bolmong Sela-tan dan Bolmong Timur, ren-cana diubah menjadi 15 ting-kat.
Selain akan menjadi kantor bersama, gedung yang berdiri di atas lahan 2.000 meter per-segi ini, akan dilengkapi fasi-litas untuk publik lainnya seperti food court dan hotel. “Hal ini dimaksudkan agar ke-beradaan kantor perwakilan ini, dapat dibisniskan. Dalam artian fungsi dari kantor ini sekaligus juga merupakan ho-tel dan penginapan. Dan tentu saja, setiap orang yang datang harus mengeluarkan biaya sewa. Perlu juga diketahui bahwa nantinya, operasional kantor perwakilan akan dike-lola secara profesional,” terang Toemandoek.
Kepala Kantor Perwakilan Pemda Sulut di Jakarta, Jem-my Kuhu yang ditemui secara terpisah, menambahkan un-tuk fasilitas kamar bakal ter-diri dari 35 room standard dan 36 deluxe serta suite room. ‘’Ada 71 kamar untuk berma-lam,’’ aku Kuhu yang ditemui koran ini di Jakarta, kemarin (10/07).
Nah dengan ketersediaan fa-silitas penginapan, tambah Toemandoek, warga Sulut yang datang ke Jakarta, khususnya para pejabat yang melakukan kunjungan kerja, dengan adanya kantor perwakilan, tidak perlu repot-repot lagi cari penginapan. Ini juga bagian dari upaya penghematan yang dewasa ini getol digaungkan.
Pada bagian lain, Toeman-doek mempertegas lagi, bahwa proyek ini telah dikerjakan sesuai aturan. “Jadi meng-ingat pentingnya pekerjaan proyek ini, khususnya dalam pekerjaan tender, telah dila-kukan secara terbuka dan transparan. Semua prosedur telah kita ikuti. Khususnya da-lam tahapan lelang, yang di dalamnya melibatkan kon-sultan swasta nasional dan BUMN. Sehingga perlu dilu-ruskan kembali, bahwa untuk soal pekerjaan proyek ini, kita tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.’’
Gubernur yang adalah man-tan Irjen Depdagri, kata Toe-mandoek, secara rutin mela-kukan konsultasi terkait pem-bangunan fisik proyek. ‘’Se-hingga atas bimbingan guber-nur, proyek dapat dikerjakan,” katanya. Kepala Biro Pemerin-tahan dan Humas Setdaprop Sulut, Drs Roy Tumiwa MPd menambahkan, tender proyek kantor perwakilan telah me-ngacu pada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Penga-daan Barang dan Jasa. “Pelak-sanaan pemugaran kantor perwakilan yang ada di Ja-karta itu, bukan merupakan keinginan politis atau keingi-nan segelintir orang, melain-kan sudah merupakan keingi-nan masyarakat, yang melihat bahwa kondisi bangunan su-dah tidak layak dan repre-sentatif. Sangat berbeda de-ngan kantor daerah lain,” ung-kapnya usai menemui Guber-nur Sulut, Drs SH Sarun-dajang.
Dalam pelaksanaan pemba-ngunan kantor tersebut, lanjut Tumiwa, telah melewati tiga proses tender. Yakni melewati persetujuan DPRD propinsi, yang menetapkan bahwa pembiayaan dilakukan secara multiyears. “Setelah tahapan ini, proyek ditenderkan melalui mekanisme lelang terbuka yang telah diumumkan mela-lui media nasional dan media lokal. Bahkan hal ini berlanjut sampai pengumuman peme-nang tender. Proyek ini bernilai miliaran, sehingga tidak mungkin dilakukan tanpa me-ngikuti prosedur dan aturan,” terangnya seraya menam-bahkan bahwa dari tujuh perusahaan yang ikut, dime-nangkan oleh PT Meltech Consolindo Nusa.
Kemudian pada tahap ke-dua, tepatnya (08/06) tahun 2007, tender dimenangkan PT Citra Consolindo Utama. Se-dangkan pada tahap ketiga yakni pemilihan jasa pem-borongan sebagai pelaksana pembangunan gedung, dari tahapan yang lolos prakua-lifikasi dari enam, yang men-jadi pemenangnya adalah perusahaan PT Mitra Gema Mandiri. “Dan sampai saat ini proyek sudah dikerjakan de-ngan realisasi sebesar 30 per-sen,” ujarnya.
Tak tangung-tanggung, un-tuk membuktikan serta me-mastikan kebenaran akan tahapan demi tahapan yang dilakukan dalam pemba-ngunan kantor perwakilan tersebut, dalam kesempatan ini, Tumiwa mengutip per-nyataan Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang menegaskan bahwa masyarakat yang tidak mengetahuinya dapat mela-kukan cross-check secara lang-sung kepada mantan Kepala Dinas Praskim Ir Ricky Toe-mandoek. “Silakan bagi ma-syarakat yang ingin menge-tahuinya secara rinci, untuk cross-check dengan mantan Kadis Praskim,” pungkasnya.
BIAYA LOGIS
Dana sebesar Rp 55,7 miliar terlampau tinggi untuk ba-ngunan 11 atau 15 tingkat? Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Yanti Sukamdani berpenda-pat, anggaran Rp 55 miliar un-tuk gedung bertingkat 11 atau 15 dengan 71 kamar, cukup rasional. Malah dia mengang-gap, dengan kondisi harga bahan bangunan sekarang ini yang melonjak, dana itu ma-sih kurang. “Untuk bangu-nan sebesar itu, belumlah cu-kup dengan kondisi kenaikan harga bahan bangunan saat ini. Belum lagi lantai kantor. Jadi saya asumsikan dibutuh-kan dana sekitar Rp 70 mi-liar lebih,” tandasnya.(eda/zal)