anwarp
Jumlah posting : 122 Location : Jakarta Registration date : 16.01.08
| Subyek: Proyek Busway Molor Fri Feb 15, 2008 8:40 pm | |
| SUARA PEMBARUAN DAILY
Proyek Busway Molor
[JAKARTA] Penyelesaian proyek tiga koridor baru busway dipastikan molor, karena dana yang disediakan APBD DKI Jakarta ternyata tidak mencukupi kebutuhan. Dipastikan, kemacetan parah yang selama beberapa bulan mendera pengguna jalan akibat pengerjaan fisik tiga koridor itu, akan berlangsung lebih lama. Tiga koridor dimaksud adalah Koridor VIII (Lebak Bulus-Harmoni), Koridor IX (Pinang Ranti-Pluit), dan Koridor X (Cililitan-Tanjung Priok).
Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Intrans) Darmaningtyas dalam perbincangan di Jakarta, Kamis (14/2) mengungkapkan, indikasi kuat bakal molornya penyelesaian proyek busway, membuktikan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan DPRD DKI Jakarta, gagal mewujudkan sarana transportasi massal yang diharapkan bisa mengatai kemacetan di Ibukota.
Dia mengungkapkan, proyek tersebut memerlukan dana Rp 310 miliar, termasuk membangun jembatan penyeberangan orang dan halte. Tetapi dana yang disiapkan dalam APBD hanya Rp 78 miliar. Untuk mengatasi kekurangan anggaran, kata Darmaningtyas, kebutuhan dana dimasukkan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang akan diajukan Juli-Agustus mendatang. "Karena itu kita pesimistis pengoperasian Koridor VIII-X bisa sesuai target Juli 2008," tandasnya.
Padahal, kata dia, berdasarkan survei Intrans dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pengguna kendaraan pribadi banyak yang beralih ke busway. Survei tahun 2006, misalnya, menunjukkan minimal terjadi perpindahan 5 persen pengguna mobil pribadi dan motor ke busway. Survei yang dilakukan YLKI awal 2007 menunjukkan, 21 persen pengguna busway yang berasal dari pengguna kendaraan pribadi.
"Itu membuktikan perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke busway cukup signifikan, sehingga proyek busway ini cukup penting," dia mengingatkan.
Terkait hal tersebut, Koordinator Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azaz Tigor Nainggolan, Jumat (15/2) menilai, pemotongan anggaran untuk penyediaan infrastruktur strategis publik oleh DPRD DKI Jakarta, memperlihatkan anggota Dewan tidak prorakyat. Menurutnya, anggaran-anggaran strategis untuk publik itu tidak perlu dipotong.
Anggaran untuk kepentingan publik yang dipangkas, di antaranya dana bantuan operasional pendidikan (BOP) dari Rp 185 miliar menjadi Rp 143 miliar, anggaran proyek Kanal Banjir Timur yang semula Rp 400 miliar dikurangi sebesar Rp 70 miliar, serta anggaran perbaikan jalan yang semula Rp 53 miliar menjadi Rp 37 miliar.
Menanggapi tudingan pemangkasan tersebut, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang membidangi perhubungan, Sayogo Hendrasubroto meminta penggunaan anggaran di Dinas Perhubungan harus efisien. "Perlu diketahui biaya operasional busway tahun lalu terjadi mark up. Bahkan setelah ada tender dan konsorsium baru yang berinvestasi, mereka mampu mengajukan tarif yang lebih murah Rp 9.500 per km. Konsorsium yang terdahulu Rp 12.500 per km," ungkapnya.
Warga Mengeluh
Terancam molornya penyelesaian tiga koridor busway tambahan, menuai keluhan warga pengguna jalan yang sehari-hari didera kemacetan parah. Arif, misalnya, mengeluhkan pembangunan busway di koridor yang melintasi Jalan Gatot Subroto, yang menimbulkan kemacetan karena penyempitan jalan. "Apalagi kalau musim hujan, terjadi genangan air. Soalnya busway di sana ditinggikan, jadi air tidak bisa diserap oleh beton tersebut," ujarnya.
Warga lain, terutama calon pengguna, berharap busway segera dituntaskan, agar tersedia alternatif transportasi yang relatif bebas kemacetan bagi mereka. Warga Tanjung Priok, Irvan Aulia mengatakan, kalau pembangunan koridor baru selesai, ia tak perlu lagi naik metromini. Busway dinilainya membebaskan masyarakat dari ancaman kemacetan.
"Waktu tempuh dan ongkos bisa dihemat dengan naik busway. Selama ini, untuk rute Tanjung Priok-Cililitan, saya naik dua kali angkot dengan waktu tempuh sekitar satu jam dan ongkos sekitar Rp 4.000. Kalau naik busway, waktu tempuh hanya sekitar 45 menit dan ongkos hanya Rp 3.500. Selain itu, risiko terkena macet bisa dikurangi karena Transjakarta punya jalur khusus yang relatif lebih tertib," kata dia.
Secara terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Joko Susilo mengungkapkan, pihaknya juga mengantisipasi ancaman peningkatan kemacetan jalur busway. [ATW/ASR/MYS/M-16/G-5]
| |
|