Lunturnya Pesona dan Keagungan Negara

Di tengah impian dan harapan masyarakat warga (civil society) akan perubahan nasib, pada awal 2008 ini kita disergap mimpi buruk dengan naiknya harga berbagai jenis kebutuhan pokok. Pengusaha tahu dan tempe pun gulung tikar diterjang harga kedelai yang sangat tinggi. Belum lagi konflik sosial dan seputar pilkada yang terus muncul menambah runyamnya keadaan. Logikanya, kehidupan masyarakat, khususnya rakyat kecil, kian merana.

Maka, pertanyaan klasik pun mencuat, untuk apa negara didirikan kalau tidak sanggup membebaskan masyarakat warga dari berbagai persoalan yang datang silih berganti? Apa pun jawabannya, yang jelas realitas kehidupan sosial seperti ini mengindikasikan bahwa negara ini masih tak henti-hentinya digelayuti persoalan historik kebernegaraan (philosophy of life) atau kenyataan hidup (condition of life), yakni tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin jauh dari impian. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan negara untuk mengatasinya.

Kesejahteraan masyarakat merupakan komitmen dasar, tugas utama, dan tanggung jawab moral negara sejak negara didirikan. Sebab, tujuan didirikannya negara adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Jika negara semakin tidak berdaya menyejahterakan masyarakat maka aura kewibawaan, pesona, dan keagungan negara di hadapan masyarakat akan semakin luntur. Ujung dari fenomena itu adalah putusnya kontrak sosial antara negara dan warganya sebagai cermin hilangnya kepercayaan warga terhadap negara dan akhirnya terkikis nasionalisme.

Negara sesungguhnya memiliki pesona dan keagungan. Itu terpatri tatkala negara itu dibangun lewat suatu kontrak sosial antara negara dan masyarakat warga. Dan lahirnya kontrak sosial itu beriringan dengan disepakatinya komitmen negara menyejahterakan masyarakat warga.

Jadi, ditinjau dari perspektif philosophy of life, kesulitan yang semakin menghimpit masyarakat adalah suatu realitas yang secara nyata memotretkan musnahnya kontrak sosial antara negara dan rakyat. Sedangkan dalam perspektif condition of life, kemelaratan hidup rakyat yang terjadi di saat negara masih berdaulat merupakan sebuah penistaan aparat negara oleh aparat negara sendiri yang berujung pada lunturnya pesona dan keagungan negara.

Sebagaimana diaksiomakan dalam teori-teori klasik tentang kontrak sosial bernegara, rakyat menyerahkan hak-haknya secara sukarela untuk dikelola oleh negara. Tujuannya agar tercipta tertib sosial dan terbangunnya kesejahteraan. Negara telah menyatakan kesanggupannya. Dan agar dapat tercipta semua itu rakyat pun telah menyatakan kesediaannya untuk patuh dan cinta pada negara. Di sanalah pesona dan keagungan negara terpatri.

Apabila ditelaah, di balik kontrak sosial itulah awal mula tumbuhnya semangat cinta negara yang disebut nasionalisme. Semangat cinta tanah air yang diikuti khayalan dan imajinasi tentang kehidupan masa depan bersama yang lebih baik. Ungkap Ben Anderson, rasa kebangsaan lahir, tumbuh dan terbentuk lewat proses imajinasi anggota-anggota masyarakat dalam suatu komunitas, membayangkan kesamaan nasib masa depan mereka yang lebih baik. Itu termaktub dalam konsepnya, imagined communities.

Jurang Ketidakadilan

Itulah, benar apa yang ditegaskan oleh Ernest Renan bahwa terbentuknya negara atau peristiwa historik lahirnya suatu bangsa selalu diprakarsai pertama-tama oleh tumbuh dan berkecambahnya kesadaran dalam suatu kolektivitas akan adanya kesamaan cita-cita sebagai tolok ukur yang menyatukan untuk membangun masa depan bersama.

Untuk itu, bisa dimengerti pula bila nasionalisme belakangan ini begitu terkikis dan memudar yang disebabkan oleh belum terwujudnya kesejahteraan rakyat dan jurang ketidakadilan antara yang kaya dan yang miskin menganga lebar. Ironisnya, secara kasatmata aparat negara tampak menonjol sebagai kekuatan utama yang menjerumuskan kebijakan negara ke dalam kondisi yang dipenuhi kebrengsekan.

Ujungnya, rakyat pun tergelitik oleh pertanyaan perihal moralitas negara dalam kaitannya dengan komitmennya untuk membebaskan masyarakat dari berbagai kesulitan dan usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Moralitas negara adalah sebentuk perilaku yang di dalamnya mengandung unsur-unsur keberpihakan moral negara terhadap kepentingan masyarakat. JJ Rousseau mengistilahkannya sebagai volonte generale untuk melokalisasi mereka yang dianggap masuk kriteria tanggung jawab moral negara saat memanifestasikan perlindungannya.

Negara dituntut berperan pro-aktif menyediakan lingkungan yang kondusif bagi penyelenggaraan ekonomi berkaidah moralitas kolektif. Dalam arti, negara tidak semata-mata sebentuk organisasi yang memberikan keuntungan bagi segelintir orang, melainkan secara tegas menjelakkan wilayah keberpihakan bagi kepentingan semua.

Di sini pulalah negara telah melaksanakan tugas-tugas sucinya demi menaikkan kewibawaan, pesona, dan keagungannya. Sebagaimana kekhasan negara sosial yang menurut Magnis Suseno adalah berlakunya prinsip subsidiaritas, yaitu sikap pro-aktif negara untuk mengintervensi aktivitas rakyat bila dianggap perlu. Subsidiaritas dalam hal ini tidak sama dengan etatisme, karena negara hanya terlibat urusan yang dianggap gagal diselesaikan oleh rakyat sendiri.

Di lain pihak, subsidiaritas juga alergi hidup berdampingan bersama liberalisme yang mengkerangkeng peran negara atas nama demokrasi. Sebab, dalam karya liberalisme, negara dapat tidak berdaya di hadapan pemilik modal yang mengandalkan kekuatan pasar sebagai kekuatan merebut kuasa. Sehingga, para pemilik modal dengan semangat kapitalisme begitu mudah dapat mengendalikan dan mendera rakyat.

Padahal, tugas negara adalah sebagai pencipta kesejahteraan rakyat sekaligus sebagai fasilitator yang menyediakan ruang kompetitif bagi seluruh rakyat untuk mengaktualisasikan dirinya dengan salah satu caranya, yakni memaksimalkan warganya untuk memproduksi hasil-hasil alam dari sumber daya alam atau bumi ini. Dan "politik kesejahteraan rakyat" yang diemban negara adalah terus meningkatkan pesona dan keagungannya dengan meletakkan visi dan misi moralnya, serta langkah implementasi politik untuk menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama perjuangannya.

Tanggung Jawab Moral

Apakah tahun 2008 yang baru dimasuki ini akan menjadi tahun yang semakin berat bagi masyarakat warga, khususnya rakyat kecil? Ingat bahwa rakyat kecil sudah terlalu lama menderita dan karenanya sangat membutuhkan bantuan negara secepatnya. Negara tak boleh lagi terus-menerus menjaga citra pesona diri di ruang hampa tanpa pembumian perannya bagi kemaslahatan masyarakat warga.

Oleh karena itu, negara harus lebih serius memberikan perhatian yang tulus terhadap rakyat dan berjuang keras untuk mematrikan pesona dan kewibawaannya lewat mengikis berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat agar segera tercipta kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan penjelmaan moralitas negara.

Menjelmakan moralitas negara oleh negara dengan implementasi menciptakan kesejahteraan rakyat selain sebagai perwujudan cita-cita pendirian negara, juga sebagai buah dari kesadaran akan tanggung jawab moral dalam melestarikan kontrak sosial dan mematrikan pesona dan keagungannya, sehingga keberadaan dan kehadiran negara menjadi kebanggaan masyarakat warga.

Perwujudan tanggung jawab moral negara harus dipandang sebagai salah satu keutamaan "engsel" (cardinal virtue) yang terkait dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kehendak atau watak yang baik dari negara yang dapat mengeliminasi berbagai anasir perusak kontrak sosial serta melunturkan pesona dan keagungan negara.

Penulis adalah Direktur Social Development Center