Ujian Nasional Langgar Standar Internasional

[JAKARTA] Pelaksanaan ujian nasional (UN) yang sekarang sedang berlangsung dinilai menyalahi standar pengujian internasional. Sebab, praktik UN di Indonesia justru mengabaikan remedial dan ujian ulang yang ada dalam standar ujian internasional.

Selain itu, target pelaksanaan UN yang dimaksudkan untuk pemetaan potret mutu pendidikan nasional juga tidak tepat, karena disparitas pendidikan di Indonesia tidak cukup dicapai lewat pelaksanaan UN. Karena itu, pelaksanaan UN sebaiknya dihapus saja dan dikembalikan kepada sekolah masing-masing-masing.

Demikian rangkuman pendapat dari diskusi bertajuk ''Mencari Profil Ideal Mendiknas Masa Depan di Jakarta, Rabu (23/4) dan dialog interaktif ''Untung Ruginya UN di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan Jakarta, Jumat (25/4).

"Berdasarkan hasil kajian yang kami lakukan ternyata pelaksanaan UN di Indonesia memiliki kelemahan paling mendasar jika pemerintah menyatakan bahwa UN merupakan standar pendidikan internasional. Jika pemerintah menganggap demikian dalam standar internasional pengujian jelas terdapat ujian ulang dan juga pelaksanaan remedial, namun hal ini justru ditabukan pemerintah," ujar Ketua Persatuan Guru Independen Indonesia (PGII), Suparman dalam diskusi mencari Profil Ideal Mendiknas Masa Depan.

Pada kesempatan itu, anggota DPR, Cyprianus Aoer menilai, UN merupakan produk politisasi pendidikan dan pelanggaran UUD 1945 dan UU Sisdiknas. "Jelas dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas tidak disebut pemerintah melaksanakan UN, namun hal ini terjadi. Sangat wajar jika di tengah masyarakat timbul curiga bahwa ini merupakan upaya politisasi pendidikan untuk melaksanakan UN yang anggarannya lebih Rp 570 miliar," katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas, Burhanuddin Tolla kepada SP di Jakarta, Jumat (25/4) menjelaskan, penentuan standar pendidikan adalah penentuan nilai batas. Seseorang dikatakan sudah lulus atau kompeten bila telah melewati nilai batas tersebut berupa nilai batas antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu dengan peserta didik yang belum menguasai kompetensi tertentu.

Depdiknas tidak akan melaksanakan UN ulangan 2008 sesuai dengan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan sebagai badan independen yang menjadi pelaksana ujian. "Jadi, siswa yang tidak lulus bisa mengulang tahun depan atau mengikuti ujian Paket A, B dan C program pendidikan kesetaraan," katanya.

Hapuskan Saja

Anggota DPR Aan Rohanah dalam dialog interaktif di DPD Jumat secara tegas meminta UN dihapus. Alasannya, tujuan dari pelaksanaan UN dan proses kegiatan belajar-mengajar itu sendiri tidak tercapai.

Menurut Aan, pemetaan standar dan kebutuhan sekolah yang menjadi salah satu tujuan diselenggarakannya UN tidak berhasil dilakukan pemerintah. Bahkan pemerintah sendiri cenderung kesulitan untuk memetakannya, karena persentase keberhasilan UN meningkat dari tahun ke tahun meski sebenarnya tidak merata.

"Padahal, dengan turun langsung ke lapangan pemetaan tersebut bisa segera didapatkan, karena dengan jelas dapat langsung diketahui sekolah-sekolah mana yang butuh bantuan, mana yang mutunya perlu ditingkatkan," kata Aan.

Senada dengan itu, Direktur Pendidikan Universitas Paramadina, Utomo Danandjaja, pendidikan moral terabaikan, karena semua sekolah hanya berorientasi pada kelulusan siswanya. "Setiap sekolah akan berusaha keras supaya siswanya bisa lulus beberapa mata pelajaran yang di-UN-kan saja seperti Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan tak lagi menghiraukan persoalan moral," ujar Utomo.

Anggota Majelis Pendidikan Taman Siswa, Ki Darmaningtyas juga mengatakan, seharusnya pemerintah lebih fokus pada program pemerataan pendidikan dan memperbaiki infrastruktur pendidikan nasional yang saat ini sangat memprihatinkan.

Selain itu, perlu memperbaiki visi dan misi pendidikan kebangsaan, sehingga anak-anak Indonesia lebih memahami multikulturalisme. "Saya sedih di sejumlah sekolah negeri di Yogyakarta saat ini ada peraturan berbusana agama tertentu, sehingga di lingkungan sekolah akan dapat secara terbuka orang melihat ini seorang dari latar belakang agama mana. Kenapa ini dibiarkan terjadi padahal itu sekolah negeri," tanya Darmaningtyas. [MYS/E-5]