2010, Sulut Bebas MT

JAKARTA— Siap-siap saja masyarakat Sulawesi Utara menghilangkan ketergantungan pada minyak tanah (MT). Ditargetkan, 2010 mendatang, jatah MT akan dikurangi besar-besaran dan diganti dengan pasokan elpigi (EPG).
“Konversi minyak tanah ke elpigi berlaku nasional, tak terkecuali Sulut,” ujar Deputi Direktur Pemasaran Niaga PT Pertamina Hanung Budya. Saat ini, kata Hanung, sasaran konversi adalah wilayah Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera. Karena daerah tersebut paling banyak menggunakan bahan bakar MT. “Pulau Jawa target utama kita. Kalau itu bisa kita selesaikan, berarti 70 persen tugas Pertamina dalam program konversi ini tuntas.”
Kalau Sulut masuk program 2010. Makassar, Kaltim, dan Sumut digenjot 2009. Sebab, ketiga wilayah tersebut dianggap sudah siap. “Sebelum kita masuk, dipastikan dulu semuanya siap terutama sistem distribusinya,” kata Hanung.
Selain itu, ketersediaan infrastruktur pun jadi pertimbangan. Tahun depan, tangki timbun yang bisa menampung gas EPG untuk stok sekitar dua pekan akan dibangun di Sulut. “Di Manado, tahun 2009 akan kita bangun tangki timbun. Kapasitas tampungnya lagi kita hitung, yang pasti bisa untuk persediaan dua minggu,” ujar Hanung.
Meski volume MT akan dikurangi besar-besaran, bahan bakar ini tetap disediakan terutama untuk usaha mikro. Hanya saja harganya mengikuti pasaran internasional. “Sekarang minyak tanah 8300 rupiah per liternya, kalau nanti subsidinya dihapuskan seiring dengan adanya substitusi elpigi, maka harganya sesuai economic price,” jelasnya.
Hanung menambahkan, sesuai PP No 104 Tahun 2007, Pertamina diberikan tanggung jawab melaksanakan konversi MT untuk menyediakan, mendistribusikan, dan menetapkan harga EPG tabung tiga kilo. Target yang ditetapkan pemerintah, tahun 2011 Indonesia sudah bebas MT subsidi.
Namun dalam pencapaian target tersebut, Pertamina menghadapi kendala penyediaan tabung gas tiga kilo, karenanya terpaksa mengimpor. Saat ini, kemampuan industri dalam negeri hanya 18-18,5 juta tabung. Padahal yang dibutuhkan dalam program konversi tahun ini adalah 25 juta tabung tiga kilo, sehingga masih kurang 6-7 juta tabung. “Tidak mungkinkan kita harus menunggu, sementara program harus selesai sesuai waktu yang ditentukan. Makanya jalan terbaik yang kita ambil adalah mengimpor 7 juta tabung itu,” tegas Hanung.
Sementara, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Iin Arifin Thakian mengungkapkan, harga per satuan energi EPG lebih murah 40 persen dari MT, sehingga dapat mengurangi beban pemerintah sekitar Rp 30 miliar. Bentuk gas EPG yang dikemas dalam tabung tertentu akan mengurangi penyimpangan karena tidak mudah dioplos seperti MT.
“Elpigi adalah sumber energi yang murah. Diyakini, dengan melepaskan ketergantungan terhadap minyak tanah subsidi bahan bakar akan berkurang banyak,” ucapnya.
Langkah pengurangan minyak tanah ini tergambar dari volume penjualan tiga tahun terakhir. 2005, penjualan nasionalnya 11,29 juta Kl, 2006 berkurang menjadi 9,97 juta Kl, dan 2007 sebesar 9,85 juta Kl. Sedangkan 2008 ditargetkan 7,87 juta Kl, itu sudah termasuk dengan program konversi MT ke EPG sebanyak 2 juta Kl.
Di sisi lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, beban pemerintah dalam bentuk subsidi setiap tahun bertambah karena itu konversi MT tidak bisa ditawar lagi. “Dengan penggunaaan elpigi kita bisa menekan angka subsidi BBM yang 50 persennya dimakan minyak tanah. Memang elpigi juga dapat subsidi, tapi tidak sebanyak minyak tanah,” tandasnya.
BANGUN DEPOT DI TALAUD
Sementara, Deputi Direktur Pemasaran Niaga PT Pertamina Hanung Budya mengakui 15 tahun Pertamina tidak menyediakan infrastruktur yang memadai untuk kelancaran distribusi BBM di Sulut. Akibatnya, masalah klise: langkanya BBM yang berimbas pada antrean ular naga selalu terjadi.
“Kami akui, sudah 15 tahun tidak ada pembangunan insfrastruktur Pertamina di Sulut, seperti tangki timbun,” ucap Hanung menjawab pertanyaan anggota Panitia Ad Hoc II Aryanthi Baramuli Putri (ABP) soal kelangkaan BBM di Sulut terutama Talaud, Manado, dan Minut.
Tak adanya pembangunan infrastruktur yang makan waktu puluh tahun itu, menurut Hanung, semata-mata karena keterbatasan dana. Padahal dengan adanya tangki timbun, bisa ada stok BBM untuk beberapa minggu. “Jadi kalau kapal tanker terlambat datang, masih ada persediaan dan kelangkaan BBM tidak akan terjadi,” cetusnya.
Hanung menambahkan, banyak polemik di Sulut yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. “Di Bitung saja, kita mau diusir. Bagaimana bisa membangun lagi. Masalah di sana cukup rumit lah.”
Soal ketidakberpihakan Pertamina terhadap warga Bumi Nyiu Melambai dalam pemenuhan kebutuhan energi ikut disorot ABP. “Sebagai daerah perbatasan, Talaud harusnya mendapatkan perhatian lebih. Mengapa tidak dibangun saja depot di situ biar kelangkaan BBM teratasi,” ujar ABP dalam rapat pleno, Senin (21/1)
Permintaan anggota DPD RI asal Sulut ini, langsung ditanggapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Dia menyarankan untuk mengajukan permohonan ke Panggar DPR RI untuk alokasi dana pembangunan depot lewat Meneg BUMN. “Bisa ibu ajukan ke DPR untuk anggarannya. Kalau pembangunan depot tentu saja berkaitan dengan Pertamina. Tapi bisa juga dibangun pelabuhan tanker yang nantinya urusannya dengan Departemen Perhubungan,” tukas Purnomo.(esy)