Suara Terbanyak Idealnya Rektor

MANADO— Jakarta diminta transparan dalam menggodok 3 nama calon rektor Unsrat, Prof Donald Rumokoy, Prof Ellen Kumaat dan Prof Sarah Warouw. Pasalnya, selama ini, publik tidak pernah tahu bagaimana proses di Tim Penilai Akhir (TPA).
Penegasan ini dikatakan DR Arnold Laoh menanggapi pernyataan Irjen Depdiknas Mohamad Sofyan bahwa, siapa Rektor Unsrat 2008-2012 ditentukan pusat. “Oleh karena itu, ada baiknya bila dalam pemilihan dan penetapan Rektor dari ketiga nama yang direkomendasikan harus ditransparansikan prosesnya. Agar publik tahu bahwa TPA betul-betul objektif dalam memilih Rektor,” tambah Laoh.
Ia mencontohkan pengalaman Unima 1999 lalu. Hasil pemilihan, Prof Dr Turang meraih 36 suara, Prof Dr Lonan 12 suara dan Drs J Lombok MSi 9 suara. Setelah berbulan-bulan diproses di Jakarta, akhirnya pemerintah memutuskan dan melantik Drs J Lombok MSi sebagai Rektor Unima 1999-2003. Dan, Lombok terpilih lagi periode 2004-2008. “Jadi kejadian itu bukan hal luar biasa. Karena lembaga senat universitas bukan lembaga DPR tapi lembaga penjaringan Rektor. Sekali lagi hasil 10 April bukan hasil akhir,” lanjutnya.
Pantauan koran ini, banyak civitas akademika Unsrat terkesan kurang bergairah karena menunggu hasil TPA. “Sampai saat ini kami masih belum yakin dengan hasil Pilrek. Ini dikarenakan aturan perundang-undangan mengatur demikian,” ujar Ronny Soputan, PD III Fakultas Pertanian.
Ronny menambahkan, memang banyak yang masih bertanya-tanya mengenai aturan tersebut. “Reformasi dan desentralisasi kan lahir dari kelompok akademisi. Kok akademisi sendiri masih sentralistik,” tambahnya.
Hal senada diungkapkan Tony Rompis MH. Menurutnya, sebagaimana pantauan Irjen dan Komisi X DPR RI sudah membuktikan proses demokrasi di Unsrat berjalan dengan baik. “Tidak ada tendensi maupun intervensi,” paparnya. Suara terbanyak yang diraih Prof Donald Rumokoy sudah jadi dasar penting untuk menjadi rektor. Toar Palilingan SH mengatakan: “Kemuduran demokrasi kampus akan terjadi bila TPA mensahkan rektor bukan dari suara terbanyak,” ujar Toar.
Direktur Eksekutif LP3K Sulut Jeheskial Lairah SSos menegaskan, siapa peraih suara terbanyak dalam ajang pemilihan rektor idealnya ditetapkan. Sebab, terjadi kemunduran demokrasi andaikan peraih suara terbanyak tapi tidak dilantik sebagai rektor. “Di pemilihan mana pun di era reformasi ini, suara terbanyak harus dihormati,” katanya.
Atas dasar itu, Lairah mengkritik Depdiknas karena tak melakukan penyesuaian aturan yang senafas dengan era reformasi. Menurut Lairah, pemberian suara untuk mencari tiga nama dan Rektor Unsrat 2008-2012 nanti ditetapkan pusat sangat kontradiktif dengan era sekarang. Ini mirip pemilihan kepala daerah di jaman orde baru yang 3 nama dikirim ke pusat. “Tapi Pilkada sudah direformasi dengan pemilihan langsung,” katanya seraya menyebut, sangat ironis ketika berbagai macam rekrutmen di banyak departemen telah mengalami kemajuan pesat, justru di perguruan tinggi yang dihuni kaum intelektual tak melakukan penyesuaian. “Sehingga, bila nantinya Jakarta menurunkan nama rektor yang bukan meraih suara terbanyak, Unsrat jangan memprotes. Sebab, sedari awal, seluruh senat Unsrat telah menghormati dan mengikuti aturan tak pro demokrasi itu,” katanya.(cw-06)