Rencana Pemilihan Ulang Rektor Tuai Dukungan

Pengamat Pendidikan Dr Max Ruindungan menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan pemilihan ulang rektor sudah tepat. Hanya saja, menurutnya Ruindungan Jumat (29/02) kemarin, sebaiknya pelaksana pemilihan adalah pejabat pusat. Sementara secara terpisah, akademisi Unsrat Drs Herman Nayoan menyatakan bahwa saling tuding bahwa ada permainan dibalik keputusan pemilihan ulang ini harus diselesaikan lewat proses hukum.
“Hal ini merupakan gambaran kegagalan perguruan tinggi bukan hanya rektor saja, tapi juga para guru besar yang merupakan komunitas intelektual di kampus. Padahal seharusnya kampus menjadi contoh bagaimana berdemokrasi, tapi yang terjadi justru sebaliknya,” sesalnya.
Untuk itu Ruindungan mendukung adanya pemilihan ulang, dan hal ini menurutnya akan menjadi pembelajaran bagi perguruan dalam berdemokrasi. “Ini juga akan menjadi pembelajaran bagi civitas akademi, terutama para guru besar termasuk para dekan, khususnya yang terlibat dalam pemilihan,” imbuhnya.
Hanya saja untuk pemilihan ulang sebaiknya turut melibatkan pusat. “Jadi sebaiknya tidak lagi ditangani rektor. Mungkin dari dirjen bisa menunjuk penanggungjawabnya, tapi sebaiknya pejabat dari pusat. Sebab konflik ini sudah sangat jauh berkembang dan juga hal ini merupakan implikasi keputusan mereka (pusat, red). Sementara itu semua pihak diharapkan bisa cooling down,” sarannya.
Lebih lanjut Ruindungan sangat disesalkan terjadi anarkisme di lingkungan kampus yang merupakan kumpulkan kaum terpelajar. “Bagaimana bisa melakukan kritikan terhadap masalah sosial, jika di lingkungan kampus sudah terjadi seperti itu,” katanya lagi. Hanya saja, kali ini harus dengan tegas ditetapkan deadline penyelesaian pemilihan. “Sebab selama ini tidak pernah ada batas waktu, kalau perlu ditetapkan juga sanksi apa yang bakal dikenakan jika tidak rampung tepat waktu,” pungkasnya.
Secara terpisah, Asisten Direktur II Pascasarjana Unsrat Drs Herman Nayoan menghimbau agar semua pihak yang berselisih pendapat duduk bersama untuk menyelesaikan kisruh yang selang beberapa hari terakhir menjadi pemberitan media massa.
“Sebab hal ini sudah mengganggu stabilitas, nama baik dan proses perkuliahan di Unsrat yang pada akhirnya merugikan mahasiswa,” katanya kepada Komentar kemarin. Lebih lanjut Nayoan menyatakan agar tudingan mengenai dugaan permainan oleh pejabat rektor untuk menghalangi terpilihnya rektor yang baru sebaiknya diserahkan ke proses hukum.
“Untuk pembuktiannya, serahkan saja ke aparat hukum. Kalau memang terbukti, pejabat rektor harus siap untuk diberhentikan sebagai PNS dan keluar dari Unsrat. Demikian serupa juga berlaku bagi yang melancarkan tudingan tersebut, jika nantinya tidak dapat dibutuhkan,” tandasnya.
Sedangkan mewakili mahasiswa, Wiliam Luntungan ST dan Benny Ayawila menyatakan sudah sepantasnya dilakukan pemilihan ulang. “Apalagi dengan terungkapnya fakta bahwa sejak awal ternyata memang pemilihan diikuti oleh mereka yang sudah tidak layak memilih, karena sudah pensiun, menjadi pengurus parpol dan sementara studi,” papar keduanya sembari menambahkan aparat kepolisian juga harus mengusut hal ini.
Untuk itu keduanya juga mempertanyakan peran guru besar Fakultas Hukum yang juga masuk dalam anggota senat. “Kenapa mereka waktu itu diam saja. Padahal jelas-jelas terjadi kekeliruan sejak awal. Jadi sebenarnya ini kesalahan kolektif anggota senat, jadi tidak bisa ditumpahkan ke satu orang saja,” pungkas mereka.
Sementara Wakadis Pendidikan Nasional Drs Arnold Poli SH MAP juga menyatakan keprihatiannya atas masalah ini. “Saya harapkan hal ini segera diselesaikan. Sebab berdampak juga pada pencitraan publik terhadap dunia