ICW: Program Pendidikan Gratis Hanya Politis

[JAKARTA] Program sekolah gratis untuk pendidikan dasar hingga SMP yang dilaksanakan pemerintah saat ini dinilai tidak lebih dari kampanye politis. Pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah kepada masing-masing siswa SD dan SMP yang diklaim sebagai bukti pendidikan gratis, adalah sebuah pembohongan publik, sebab dana itu jauh di bawah standar kebutuhan riil siswa.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (14/4). Ade mengemukakan, saat ini alokasi BOS untuk sekolah dasar sebanyak Rp 397.000 per siswa per tahun (kabupaten) dan Rp 400.000 per siswa per tahun (kota) masih jauh dari kebutuhan standar sekolah gratis. Sebab, hasil penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas tahun 2006 yang mencapai angka Rp 1,8 juta per juta per tahun.

Sedangkan, untuk tingkat SMP, di kabupaten besaran BOS Rp 570.000 per siswa per tahun dam kota Rp 575.000 per siswa per tahun atau sangat jauh dari kebutuhan sebesar Rp 2,7 juta per siswa per tahun.

"Sekolah yang gratis sama sekali tidak ada. Memang jenis pungutan yang dilarang pemerintah itu dilakukan sekolah, tetapi di lapangan justru sekolah itu membuat jenis-jenis pungutan yang baru," katanya.

Prestasi Pemerintah Indonesia mengenai jaminan pendidikan dinilai oleh Indonesia Corruption Watch masih sangat jauh dari yang diharapkan. Tercatat sejak pemerintahan Orde Baru peningkatan jaminan pendidikan masih hanya sebatas kebijakan tanpa adanya tindak lanjutan, yang menurut mereka hal ini dapat dikatakan melanggar hak konstitusional warga negara, karena warga negara berhak dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Kewajiban

"Dalam UU 20/2003 Tentang Sistem Jaminan Pendidikan dikatakan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan, dan ini dijamin oleh negara. Karena itu, pelaksanaan agar tercapainya pendidikan gratis dan bebas pungutan sudah selayaknya direalisasikan. Ini bukan prestasi, tapi kewajiban, dan sampai pemerintahan yang saat ini belum dapat terpenuhi," papar Ade Irawan

Sementara itu, Koordinator Garut Government Watch, Agus Sugandhi, mengatakan, di daerahnya terjadi banyak penyelewengan dana BOS di mana hanya sekitar 60 persennya untuk kepentingan murid sesuai tujuannya. Sisanya 40 persen diambil oleh berbagai pihak, antara lain kepala sekolah, dinas pendidikan, paguyuban guru, termasuk oknum yang mengaku-ngaku wartawan meskipun tanpa surat kabar.