PTS Kurang Responsif

[JAKARTA] Kemerosotan kualitas banyak perguruan tinggi swasta (PTS) belakangan ini, antara lain karena mereka kurang responsif terhadap bantuan peningkatan kualitas dari luar. Pemerintah, misalnya, telah menawarkan bantuan peningkatan kualitas, tetapi sejauh ini kurang direspons. Untuk itu, PTS diminta proaktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar bisa tetap mempertahankan eksistensinya.

Demikian rangkuman pendapat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Fasli Jalal dan Rektor Universitas Prof Dr Hamka (Uhamka) Jakarta, Suyanto yang dihimpun SP, Jumat (31/10) dan Sabtu (1/11), terkait merosotnya kualitas PTS.

Menurut Fasli, pemerintah telah banyak memberi tawaran bantuan kepada PTS. Bantuan ini bertujuan meningkatkan kualitas PTS. "Sayangnya, banyak PTS yang tidak merespons. Ini kan disayangkan. Harusnya, mereka proaktif. Ini kan untuk kemajuan PTS," katanya.
Dia melanjutkan, pemerintah sama sekali tidak lepas tangan apabila ada PTS yang terancam gulung tikar. "Dukungan pemerintah meningkat dari tahun ke tahun. Persoalannya adalah apakah PTS mau meresponsnya atau tidak," katanya.

Tentang banyaknya PTS yang tak sehat, Fasli menegaskan PTS juga harus bisa berkreasi sekaligus meningkatkan mutunya. "Masyarakat sudah cerdas bisa memilih mana PTS yang berkualitas atau tidak. Jadi, kalaupun ada PTS yang kolaps karena tidak menanggapi tawaran bantuan pemerintah, ya akan terjadi proses seleksi secara alamiah," katanya.

Pada kesempatan itu, Fasli menyatakan pihaknya terus menunggu pengesahan RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Apabila telah diundangkan, pemerintah akan lebih efektif menyalurkan bantuan dan perguruan tinggi pun bisa memanfaatkannya dengan tepat.

"Itu sebabnya diperlukan satu badan hukum yang memungkinkan PTS menerima bantuan pemerintah dan mempertanggungjawabkannya secara akuntabel, karena bisa diperiksa oleh akuntan publik atau dewan audit. Nah, apakah PTS siap diaudit secara independen oleh akuntan publik dengan publikasi transparan?" tanyanya.

Di tempat terpisah, Suyanto mengatakan, PTS harus membenahi diri jika ingin memiliki daya saing. "Masyarakat kita kini semakin kritis dalam melihat kualitas PTS. Jadi, mau tidak mau, memang PTS harus meningkatkan mutunya. Jika tidak mampu, meskipun sudah dibantu, mau bilang apa lagi," katanya.

Ditanya soal RUU BHP, Suyanto mengatakan, seharusnya PTS melihat sisi positif dari RUU itu. "Secara bebas, BHP bisa dikatakan pemberian kebebasan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan dirinya, bukan untuk melakukan komersialisasi. Dengan BHP, PTS bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, bahkan internasional, tanpa birokrasi pemerintah. Tentunya, kerja sama itu untuk meningkatkan kualitas," katanya.

Pusat Penelitian

Sementara itu, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Adil Basuki Ahza menyatakan merosotnya kualitas sebagian besar PTS disebabkan lembaga itu hanya sekadar menjadi pusat pengajaran (teaching university) daripada menjadi pusat penelitian (research university).

"Sebagian besar PTS hanya menjadi tempat mengajar saja. Padahal, salah satu poin dalam tri darma perguruan tinggi adalah penelitian. Itu adalah salah satu faktor mengapa sebagian besar akreditasi PTS merosot. Meskipun demikian, ada sejumlah PTS yang memang qualified," kata Adil Basuki.

Tahun lalu, BAN PT mengakreditasi 85 perguruan tinggi, termasuk PTS. Hasilnya, yang memperoleh akreditasi A adalah 4 PTN dengan status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Institut Sepuluh Nopember Surabaya. Sisanya berakreditasi B.

Sebagian besar proses belajar di PTS memang bagus, tetapi tidak diimbangi penelitian-penelitian. Padahal, itu merupakan syarat mutlak untuk menilai kualitas PTS. [W-12]