Kualitas Merosot, Ratusan PTS Terancam Tutup

[JAKARTA] Secara kuantitas jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) terus meningkat, namun dari sisi kualitas cenderung merosot, sehingga kepercayaan masyarakat pun menurun. Hasil akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) terhadap program studi di PTS menunjukkan adanya penurunan. Misalnya, dari akreditasi A turun 16 persen dan akreditasi B turun 13 persen, sehingga akreditasi C meningkat 29 persen. Merosotnya kualitas itu mem- buat ratusan PTS terancam ditutup.

"Hasil akreditasi bagi PTS sangat penting karena banyak stakeholders yang menanyakan status akreditasi, baik untuk mahasiswa maupun industri yang menerima alumni PTS. Nah, penurunan akreditasi ini membuat PTS bertambah sulit," Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Suharyadi kepada SP di Jakarta, Kamis (30/10).

Dalam kurun waktu 7 tahun, jumlah PTS baru melonjak 1.014 PTS, sementara jumlah pendaftar menurun 33 persen. Yang dikhawatirkan, lanjutnya, adalah persoalan kualitas yang menurun.

Penurunan kualitas PTS berdasarkan hasil akreditasi BAN PT, lanjutnya, merupakan tantangan bagi para pengelola. Selain itu, masih ada tantangan lain yang harus dihadapi, antara lain perguruan tinggi negeri (PTN) yang ber-Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menerima mahasiswa cukup banyak, perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas, dan PTN non-BHMN berperilaku seperti PTN berstatus BHMN.

Hasil survei Aptisi terhadap 7.500 mahasiswa baru menunjukkan terjadi pergeseran alasan memilih tempat kuliah. Mahasiswa memilih kuliah di perguruan tinggi tertentu bukan lagi terkait persoalan biaya, namun melihat sarana dan mutu. "Artinya, mahasiswa memang melihat kualitas per- guruan tinggi," katanya.

RUU BHP

Sementara itu, anggota Komisi X DPR, Musfihin Dahlan menyatakan merosotnya kualitas membuat ratusan PTS terancam gulung tikar karena tidak lagi diminati masyarakat. Hal itu dapat dihindari, jika Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) dapat segera di- undangkan. Sebab, dalam RUU itu diatur kuota mahasiswa bagi PTN dan PTS.

Di samping itu, PTS pun harus berbenah diri untuk memperbaiki kualitas. "Mungkin perlu diatur soal PTS diselenggarakan di ruko atau menumpang di gedung sekolah. Ini perlu ditertibkan. Bagaimana mungkin lulusannya baik, jika mahasiswa kuliah dengan kondisi seperti itu," ujarnya.

Sementara itu, mantan Sekjen Depdiknas, Hidayat Syarief menyatakan pembiayaan PTS di Indonesia hampir 100 persen bersumber dari uang kuliah, sedangkan di luar negeri, hanya 12 persen sampai 20 persen. Untuk itu, PTS harus berinovasi agar bisa tetap bertahan, antara lain membuat produk yang kompetitif, menyelenggarakan pelatihan jangka pendek, dan merancang proposal untuk menarik hibah dari luar negeri. [W-12/E-5]