Unsrat-Deprov Mesra di RM

MANADO- Keluhan masyarakat terhadap mahalnya biaya masuk Unsrat kembali disikapi Deprov Sulut. Kemarin, Komisi D menggelar hearing dengan Unsrat di gedung cengkih Sario yang dihadiri langsung Rektor Prof DR Lucky Sondakh. Hanya saja, usai hearing sejumlah petinggi Unsrat dan beberapa anggota komisi D terlihat ‘mesra-mesraan’ di salah satu rumah makan (RM) mewah kawasan Bahu.

“Kalau begini, jangan terlalu berharap banyak masalah mahalnya biaya masuk Unsrat akan terselesaikan,” tukas sejumlah warga yang menyaksikan acara makan-makan Unsrat dan Deprov, kemarin.
Pengamat pendidikan Sulut DR Max Ruindungan mengajak masyarakat untuk tidak apriori. Menurutnya, tidak mengapa Deprov dan Unsrat duduk satu meja di rumah makan. Tetapi diakuinya itu akan menimbulkan penafsiran yang sangat negatif. “Boleh, yang penting kedua belah pihak harus menjelaskan secara detail kepada masyarakat, apa yang sebenarnya dibicarakan di tempat itu,” ujarnya.
Bukan apa-apa, lanjut Ruindungan, saat ini masyarakat sedang menunggu sampai sejauh mana komitmen Deprov. “Kenapa biaya mahal, apa yang menyebabkan mahal dan mengapa harus mahal masuk Unsrat. Itu yang lagi ditunggu masyarakat,” tukasnya lagi.


Ia menyayangkan karena sampai hari ini belum ada solusi terhadap mahalnya biaya pendidikan di Unsrat. Padahal, hearing Deprov dan Unsrat sudah dilaksanakan tiap tahunnya. “Apalagi sekarang ini diakhiri di meja makan,” kata Max.
Menurutnya, persoalan mahalnya biaya masuk Unsrat sangat krusial dan sangat penting untuk dicarikan solusinya. “Ini menyangkut kondisi psikologis masyarakat yang lagi stress dengan mahalnya biaya pendidikan,” ulasnya, sembari menambahkan, harus ada deadline waktu untuk mempertanggung jawabkan ke publik.
Juru bicara Unsrat Daniel Pangemanan SH MH saat dihubungi menyatakan, persoalan ini sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, ini masih dalam kewajaran. “Kan hanya makan siang,” akunya.


Apa respon Deprov? Walaupun ditutup dengan makan bersama, menurut Ketua Komisi D Deprov Sulut James Karinda SH MH, bukan berarti menyurutkan komitmen dewan menuntaskan masalah ini. Alasan Karinda yang tak nampak dalam makan bersama itu, pihaknya sangat terbeban untuk menyelesaikannya. “Untuk makan bersama, itu sah-sah saja dan tak ada pengaruhnya. Pastinya, hearing masih akan berlanjut Senin nanti, dengan agenda turun lapangan mengumpulkan bukti-bukti. Tak ada kompromi atau terpengaruh dengan soal makan bersama,” tegas Karinda.
Ia menambahkan, komisi D masih membuka diri sekaligus mencari pengakuan dari orang tua yang berani membeberkan bukti-bukti telah terjadi penyimpangan biaya masuk Unsrat. Hanya saja, diakuinya ini kerap berhadapan dengan rasa takut dari para orang tua akan masa depan perkuliahaan sang anak di fakultas.


Pantauan koran ini, dalam acara makan-makan itu beberapa anggota Komisi D yang tidak terlihat hadir diantaranya James Karinda, James Sumendap dan Novie Mokobombang,
Seperti diketahui, masyarakat mengeluh mahalnya biaya masuk Unsrat. Di tahap pendaftaran saja, calon mahasiswa baru (maba) wajib membayar formulir pendaftaran. Jalur penerimaan Tumou Tou (T2) biaya formulir ditetapkan Rp 125.000, sedangkan jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri/Ujian Mahasiswa Baru (SNMPTN/UMB) ditetapkan Rp 150.000 (Program IPA dan IPS, red) dan Rp 175.000 (Program IPC, red). Juga harus membayar dana pembangunan berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 75 juta, dana sumbangan pembangunan pembelajaran (SPP) Rp 550 ribu untuk fakultas eksakta dan Rp 350 ribu untuk fakultas non eksakta, biaya SKS (tuttion fee) dan dana sukarela (Bantuan orang tua mahasiswa, red).


Selanjutnya dana sukarela yang dipungut di fakultas. Dari 10 fakultas di Unsrat, hanya fakultas Kedokteran, Teknik, Ekonomi, Hukum dan ISIP yang memberlakukannya. Besarnya dana sukarela bervariasi. Kedokteran berkisar antara Rp 5-15 juta, Teknik Rp 2 juta, Ekonomi Rp 2.5-5 juta, Hukum sekitar Rp 3 juta dan Fisip Rp2 Juta. Ada lagi biaya per sistem kredit semester (SKS) sekurang-kurangnya Rp 10 ribu per SKS, yang ditetapkan Rektor berdasarkan SK nomor: 2384/H12/LL/2008. Kemudian biaya bismaba Rp 400 ribu. Khusus kedokteran, total biaya yang harus dikeluarkan calon maba bisa mencapai Rp100 juta.
Hearing kemarin sebetulnya merupakan lanjutan. Di hearing pertama yang batal hanya dihadiri PR I Prof Dr Bootje Moningka. Ketika itu, dewan protes dan merasa tidak dihargai. Nah, kemarin, selain dihadiri langsung Rektor Sondakh, juga Dekan Fakultas Kedokteran Dr Sarah Warouw. Dekan perempuan ini memberikan keterangan terperinci pada personil Komisi D masing-masing Ketua James Karinda SH MH, Inggried JNN Sondakh SE, James Sumendap SH, Timmy Tatara, Syeni Kalangi, JO Bolang, Ruben Saerang, Novie Mokobombang dan Simon Sako.


Dengar pendapat ini masih akan berlanjut. “Karena menyangkut uang masyarakat, seharusnya didorong pimpinan komisi dan dewan membawa kasus ini ke kejaksaan, KPK atau kepolisian,” tegas James Sumendap soal mahalnya masuk kedokteran.
Menanggapi tudingan miring, Prof Lucky menegaskan bahwa pengutan yang diambil sesuai SK Rp40 juta dari jalur kemitraan. Dengan ketentuan 30 persen masuk ke rektorat dan 70 persen ke fakultas dengan lebih dulu melalui kas negara.
Soal dugaan penyimpangan, menurut Sondakh, bisa terjadi lewat individu. “Untuk pungutan sesuai dengan SK disetujui anggota senat. Untuk memutuskan dan menerima adalah universitas. Tapi jangan ditulis seperti tahun lalu, dekan kedokteran melempar bola ke Unsrat. Jangan,” ketus Sarah Warouw.(ras/cw-06) Mdo Post