Pemogokan Turunkan Daya Saing

Sejumlah pengendara sepeda motor tertahan karena jalan yang mereka lalui diblokir oleh mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang berunjuk rasa di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta, Selasa (27/5). Jalan dibuka kembali [setelah Rektor UKI Bernard SM Hutabarat membongkar blokade berupa pagar besi dan sejumlah ban yang dibakar mahasiswa sekitar pukul 10.20 WIB.

Aksi demo dan mogok terkait kenaikan harga BBM tidak akan mengubah keadaan. (Ketua Umum Kadin MS Hidayat)

[JAKARTA] Aksi mogok awak angkutan umum dan unjuk rasa yang digelar berbagai komponen masyarakat di berbagai kota terkait keputusan pemerintah menaikkan harga BBM semakin menurunkan daya saing Indonesia. Oleh karena itu, berbagai pihak diimbau untuk menjaga iklim investasi dalam negeri. Kalaupun aksi unjuk rasa tetap berlangsung, sebaiknya dilakukan secara damai dan tidak anarkis.

Kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya produksi, antara lain karena adanya peningkatan upah buruh. Pengeluaran perusahaan pun akan semakin meningkat, sehingga dikhawatirkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, Indonesia dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan daya saing, apabila pemerintah mampu memperbaiki sejumlah komponen daya saing dan pengusaha tidak mem-PHK karyawan.

Demikian rangkuman pendapat Ketua Umum Kadin MS Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, dan Direktur Eksekutif Econit Hendri Saparini, kepada SP, Senin (26/5) dan Selasa (27/5).

Menurut Hidayat, aksi demo dan mogok terkait kenaikan harga BBM tidak akan mengubah keadaan. Bahkan, menambah buruk citra Indonesia di mata dunia internasional. Aksi itu juga menimbulkan sejumlah kerugian, seperti kemacetan di jalan dan mengganggu aktivitas kerja masyarakat. "Kenaikan harga BBM memang memukul masyarakat, memukul daya tahan mereka, tetapi demo pun hanya akan menimbulkan masalah baru. Seharusnya pemerintah dan swasta bergerak lebih cepat lagi mencari solusi untuk mengatasi persoalan yang dikeluhkan masyarakat," kata dia.

Kendati demikian, Hidayat menegaskan, pihaknya belum dapat memenuhi tuntutan tenaga kerja untuk menaikkan upah. Namun, sesuai dengan kondisi saat ini, pihaknya hanya mungkin menaikkan biaya transportasi tenaga kerja.

"Kami tidak mungkin menaikkan upah, tapi mungkin biaya transportasinya. Ini masih akan dibahas Kadin," katanya.

Senada dengannya, Sofjan Wanandi menyatakan sebelum aksi pemogokan dan unjuk rasa, daya saing Indonesia dibanding negara-negara lain di dunia internasional maupun kawasan ASEAN memang sudah rendah. Hal itu terjadi karena infrastruktur yang masih terbelakang dan maraknya pungutan-pungutan kepada dunia usaha yang dianggap sebagai penyebab ekonomi biaya tinggi. Selain itu, birokrasi yang berbelit-belit juga memicu kemerosotan daya saing usaha di Indonesia.

"Daya saing Indonesia masih sangat rendah, bukan cuma di mata dunia internasional, tapi juga negara-negara ASEAN. Kendala utama kita adalah infrastruktur, ekonomi biaya tinggi, serta birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit," ujarnya.

Di samping itu, sambungnya, ada kendala lain yang turut memberi kontribusi negatif bagi daya saing Indonesia, yakni rendahnya penerapan dan pengawasan hukum, persoalan krisis energi, dan rendahnya kualitas sumber daya manusianya (SDM). Jumlah tenaga kerja siap pakai di Indonesia masih minim. "Banyak kendala yang mengakibatkan rendahnya daya saing Indonesia. Tetapi, insentif pajak, seperti janji-janji saja. Saya pesimistis dan tidak yakin insentif pajak akan mudah direalisasikan. Bahkan, undang-undangnya saja belum jadi hingga saat ini," tutur Sofjan.

Untuk memperbaiki daya saing, Hendri Saparini mengatakan jangan hanya dilakukan dari sisi administratif saja. Pembenahan infrastruktur, masalah krisis energi, dan memulihkan daya beli masyarakat, serta penurunan biaya produksi, seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Dengan begitu, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya. "Kita harus melihat apa yang membuat daya saing kita rendah. Pertama, persoalan daya beli yang terus merosot. Kedua, tingginya biaya produksi. Jika hal itu terus terjadi, produktivitas akan menurun dan ini berimbas pada pengurangan tenaga kerja," ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus mencari solusi agar daya tahan masyarakat menjadi kuat, sehingga pemogokan dan unjuk rasa tidak perlu terjadi.

Blokade

Sementara itu, aksi unjuk rasa kembali terjadi di kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Berdasarkan pantauan SP hingga pukul 10.20 WIB, blokade berupa pagar besi dan sejumlah ban yang ditumpuk dan dibakar mahasiswa di depan kampus di Jl Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, telah dibongkar Rektor Bernard SM Hutabarat bersama sejumlah bawahannya. Tidak ada petugas kepolisian yang membantu mereka membongkar blokade. Hanya terlihat empat petugas polisi berjaga di dekat Markas Kodam, tidak jauh dari Kampus UKI.

Lalu lintas pun kembali lancar, setelah sebelumnya dilanda kemacetan berjam-jam. Namun sebagian pengendara masih terlihat takut. Sebab, masih ada kepulan asap dari ban, kayu, sampah, dan pohon-pohonan yang dibakar mahasiswa sejak Senin malam.

Akhir pekan lalu, aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis juga terjadi di kampus Universitas Nasional Jakarta. Dalam kasus itu, puluhan pengunjuk rasa ditahan polisi.

Berdasarkan The Global Competitiveness Report 2007-2008, Indonesia hanya mampu menduduki peringkat 54 dari 136 negara yang disurvei untuk menentukan peringkat daya saing global.

Peringkat ini relatif rendah bila dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Singapura berhasil bertengger di urutan 7, Malaysia di posisi 21, dan Thailand di peringkat 28.

Peringkat daya saing Indonesia kian merosot sejak krisis ekonomi tahun 1998. Indonesia yang sempat duduk di peringkat 37 pada 1999, turun ke posisi 44 di tahun 2000. Peringkat ini menurun lagi di tahun 2001 ke urutan 49, dan 69 di tahun 2002, sebelum akhirnya menduduki peringkat terendah di tahun 2003 pada urutan 72. [CNV/A-16]