BLT Jadikan Rakyat Bermental Pengemis

SUARA PEMBARUAN DAILY
BLT Jadikan Rakyat Bermental Pengemis

Megawati Soekarnoputri

[SURABAYA] Sejumlah tokoh politik nasional mulai menyoroti kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terutama terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), termasuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada rakyat yang digolongkan miskin.

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menilai BLT, yang tengah dijalankan pemerintah dalam rangka pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), tidak efektif. Menurut dia, BLT hanya membuat rakyat menjadi bodoh dan bermental peminta-minta.

Pernyataan keras mantan presiden itu mengemuka saat menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara di pesawat, ketika tengah melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Surabaya, Sabtu (17/5).

"Berapa, sih, yang akan diberikan? Apakah seratus ribu rupiah itu cukup dan bisa tepat sasaran?" tanya Megawati yang tengah berkunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam rangka mengkampanyekan cagub/cawagub pilkada di kedua provinsi itu.

Menurut dia, pemerintah bukan hanya harus mematangkan program tersebut, tetapi juga harus mencari solusi jika ditolak rakyat. Jika program tersebut memunculkan penolakan seperti yang terjadi sekarang, harus diperhatikan apakah BLT masih bisa berjalan dengan baik. Megawati juga berpesan agar rakyat tidak perlu cengeng menghadapi krisis yang terjadi. "Kita harus mempunyai fighting spirit," katanya.

Wakil Sekjen DPP PDI-P bidang Eksternal, Agnita Singedikane juga menilai BLT yang dilaksanakan pemerintah terkesan politis dalam rangka pemilu dan pilpres 2009. Pemerintah seharusnya memikirkan lagi rencana menaikkan harga BBM.

Jangan Dipilih Lagi

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir menegaskan sikap fraksinya di DPR yang menolak kebijakan pemerintah saat ini untuk menaikkan harga BBM. Namun, ia mengimbau agar masyarakat untuk tidak melakukan aksi-aksi demontrasi anarkis yang merusak asset negara.

Sebaliknya, jika kenaikan BBM itu akan menyusahkan, rakyat diimbau untuk tidak memilih presiden atau partai yang mendukung pemerintah lagi. Dia menegaskan, Fraksi PAN di DPR telah mengusulkan kepada pemerintah sejumlah langkah alternatif yang dapat dilakukan agar tidak menaikkan harga BBM. Usulan yang diajukan antara lain menaikkan pajak progresif komoditas yang relatif mahal, seperti kelapa sawit, minyak, gas, nikel, dan batubara, sehingga menambah pendapatan negara.

Kemudian, dengan mengurangi gaji eksekutif dan legislatif di seluruh tingkatan sebesar 30 persen. "Itu bisa menambah pendapatan negara, yang dapat menunda kenaikan BBM sampai akhir tahun ini," ujarnya.

Di Yogyakarta, mantan Ketua MPR Amien Rais tidak setuju jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dihentikan di tengah jalan. Tapi, dia mengingatkan rakyat agar pada pemilihan 2009 nanti berani memilih presiden yang berani dan tidak berjiwa inlander.

Direktur Sekolah Pascasarjana UGM, Irwan Abdullah mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang sangat memprihatinkan. Menurut dia, lebih dari separuh penduduk Indonesia sudah masuk dalam kategori miskin, meski laporan Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan penduduk miskin hanya 62 juta jiwa dengan jumlah rumah tangga miskin sekitar 15,5 juta.

Kritikan soal kenaikan harga BBM juga datang dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ginandjar Kartasasmita. "Kenaikkan BBM itu opsi terakhir. Kami sudah menyurati presiden agar ditunda," ujarnya.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan sebaiknya pilihan menaikkan harga BBM itu ditiadakan saja. Masih ada pilihan lain yang bisa dilakukan pemerintah, seperti menjadwalkan kembali utang, karena selama ini Indonesia masih memiliki kewajiban sebesar Rp 60 triliun untuk masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah untuk menghemat APBN. "Saya yakin masih bisa dihemat dari departemen atau lembaga negara yang lain. Masih banyak yang sesungguhnya belum menjadi prioritas dibandingkan kondisi rakyat yang susah," paparnya. [151/152/153/Y-3]