Universitas Wajib Ikut Bangun Daerah

[DEPOK] Universitas melalui fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi (PT) berkewajiban ikut membangun daerah lewat pencarian potensi putra-putri terbaik di daerah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia daerah cenderung memperkecil peluang mereka untuk masuk ke sejumlah PT unggulan, khususnya yang ada di Pulau Jawa.

Fakta itu di antaranya tergambar dari persentase jumlah mahasiswa daerah di Universitas Indonesia (UI) yang hanya mencapai 20 persen. Seleksi nasional saat ini umumnya hanya menjaring mahasiswa dari wilayah Jawa.

"Keuntungan SMA di Jakarta karena mereka ada akses untuk meningkatkan kualitas, antara lain anak-anak muridnya bisa ikut les," ujar Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri, pada acara Lokakarya Kerjasama Daerah dan Industri (KSDI), di Kampus UI, Depok, Rabu (16/4).

Gumilar mengakui, jalur seleksi siswa berprestasi atau Program Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) yang diselenggarakan UI hanya bisa meluluskan segelintir siswa dari daerah. Menurutnya, kondisi itu disebabkan keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah luar Jawa.

"Dampaknya, potensi anak daerah seringkali luput dari seleksi-seleksi nasional universitas yang mengutamakan keunggulan akademik. Kalau putera daerah mencoba melalui jalur SPMB, kecil kemungkinan bisa masuk UI," ujar Gumilar.

Dia menerangkan, dalam program KSDI calon mahasiswa diusulkan oleh pemerintah daerah (pemda) atau industri setempat. Bila mereka diterima maka terikat kontrak dengan daerah atau industri yang mengirim. "Mereka yang dikirim pemerintah daerah kembali ke daerah, dan yang dikirim industri juga kembali ke industri," katanya.

Gumilar mengungkapkan, selama ini ada kecenderungan mereka yang masuk lewat jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) -kini bernama Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM PTN)-dan jalur prestasi sekolah/prestasi serta pemerataan kesempatan belajar (PPKB) tidak kembali ke lagi daerah asal.

Ketua Program KSDI Herr Soeryantono mengemukakan, program KSDI ditawarkan dalam 54 program studi jenjang pendidikan sarjana dengan daya tampung yang disesuaikan dengan kemampuan fakultas, berkisar 20-150 mahasiswa per fakultas.

Calon mahasiswa akan diseleksi berdasarkan kuota yang tersedia dan kemampuan akademik untuk mengikuti mata kuliah yang diajarkan. Biaya kuliah KSDI dibebankan kepada daerah atau industri yang mengirim.

Fakultas Kedokteran menetapkan biaya Rp 400 juta untuk kuliah hingga selesai, Fakultas Kedokteran Gigi Rp 300 juta hingga selesai, sedangkan biaya masuk fakultas lainnya berkisar Rp 15 juta hingga Rp 30 juta dengan biaya kuliah per semester sebesar Rp 8 juta hingga Rp 10 juta.

Sampai saat ini, lanjut Herr, sebanyak 16 provinsi, 112 kabupaten/kota, dan 11 industri telah bersedia bergabung dalam dua tahap penerimaan mahasiswa. Provinsi Riau dan Kabupaten Mimika (Papua) telah mengirimkan nama calon yang paling banyak di antara daerah lainnya. Beberapa industri yang telah bergabung antara lain National Helicopter Utility, Krakatau Steel, Sugar Group, dan Bosowa Berlian Motor.

Sebatas Slogan

Sementara itu, Asisten II Bidang Aparatur Setda Provinsi Papua Hendrik Pagayak Kaisepo mengatakan, pendekatan pembangunan nasional baru sebatas slogan. Sejauh ini, kata Kaisepo, pembangunan untuk menciptakan kemakmuran dan keamanan belum bisa menyentuh tingkat kampung di sejumlah daerah.

Dia mempertanyakan peluang mencapai pembangunan nasional dalam kondisi pembangunan daerah yang rapuh. Ketidaksiapan infrastruktur, menurutnya, adalah salah satu kendala di Papua. Bangunan sekolah dan perumahan penduduk di kampung juga masih jauh dari standar layak.

"SD sangat rapuh, jadi banyak lulusan SMP dan SMA tidak layak. Bayangkan, di Universitas Cendrawasih masih ada mahasiswa yang membacanya seperti anak SD," ucap Kaisepo.

Terkait hal itu, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad mengemukakan, pembangunan daerah bisa dilakukan lewat kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Kemajuan pembangunan, ujar Fadel, di antaranya bisa dilakukan melalui pengiriman tenaga-tenaga berkualitas ke daerah.

"Sementara itu, sumber daya manusia dari daerah dikirimkan ke luar daerah untuk mengikuti proses pembelajaran. Tenaga daerah yang talented, bukan yang lulus seleksi, harus dibawa ke UI," tutur Fadel.

Di pihak lain, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kabupaten Jayapura Maichel Wutoy mengusulkan agar diadakan pembinaan bagi para calon mahasiswa daerah yang akan menempuh pendidikan di pulau Jawa. Menurutnya, hal itu akan menolong mereka ketika mengikuti perkuliahan.

Program KSDI ini akan menampung sekitar 1.000 mahasiswa dari luar Pulau Jawa. Program ini akan dimulai pada tahun ajaran 2008/2009. "Putra daerah sangat berpotensi. Proses belajar dengan para mahasiswa dari penjuru Nusantara merupakan bentuk pembinaan agar dapat tampil terbaik," kata Gumilar. [NCW/W-1