Kursi PTN ‘Dijual’ Ratusan Juta

Sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) besar di Indonesia, disinyalir telah me-matok biaya masuk mencapai ratusan juta rupiah bagi para calon mahasiswanya. Peneri-
maan mahasiswa baru tahun akademik 2008/2009 kembali menjadi ajang PTN untuk menjaring sebanyak mungkin mahasiswa dan sebanyak mungkin dana. Pembukaan beragam jalur penerimaan ma-hasiswa baru di PTN, menun-jukkan PTN semakin terjebak dalam praktik komersialisasi pendidikan. “Langkah PTN membuka jalur khusus itu me-rupakan dampak dari diubah-nya status PTN menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Ironinya, praktik ini dibiarkan terjadi,” ujar Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan In-donesia, Soedijarto, di Ja-karta, Selasa (17/06).
Hal senada diungkapkan dua mantan Rektor Institut Ke-guruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta (sekarang Uni-versitas Negeri Jakarta/UNJ), Conny Semiawan dan Soecip-to, serta Guru Besar Ilmu Pen-didikan Universitas Pendi-dikan Indonesia (UPI) Ban-dung, Tarmidi Haryadi.
“Pemerintah tidak berdaya membendung komersialisasi pendidikan dan justru me-lakukan pembiaran. Kini PTN semakin menjauhi kepen-tingan masyarakat miskin yang berpotensi,” ujar Conny Semiawan, yang juga psikolog UI. Data yang dilansir media nasional menunjukkan, se-kitar 80 persen penduduk mis-kin harus bersaing mempe-rebutkan 20 persen kursi PTN.
Itu artinya, hanya siswa yang sangat pandai yang be-runtung masuk PTN. Sebalik-nya, 20 persen orang kaya mendapat keleluasaan masuk PTN dengan 80 persen kursi yang disediakan. Beda dengan orang miskin yang harus me-ngandalkan kecerdasan se-bagai satu-satunya pertim-bangan, orang kaya bisa me-ngandalkan uang untuk masuk PTN.
Karena itu, kata Conny, per-lu kampanye publik menen-tang komersialisasi pendidi-kan. Kaum intelektual dan masyarakat yang masih me-miliki kepedulian serta idea-lisme menyelamatkan hak kaum miskin untuk terbebas dari kebodohan, sudah wak-tunya digalang. Sedangkan Soecipto menyampaikan solu-si, sebaiknya pemerintah mem-beri kemudahan kepada pe-ngusaha dan warga masya-rakat, agar mau mengalo-kasikan sebagian kekayaan-nya untuk beasiswa pendidi-kan. “Atau membuat lagi skim pinjaman bagi mahasiswa untuk menyelesaikan kuliah-nya. Pengusaha dan perusa-haan yang terpanggil perlu mendapat insentif dan kemu-dahan pajak sebagai peng-hargaan,” ujarnya.
Soecipto juga berpendapat, Keppres 80/2006 yang mela-rang PTN menjadi konsultan bagi pihak kedua harus dica-but. “Keppres ini tidak memberi ruang gerak bagi kampus men-cari sumber pendanaan lain se-lain dari mahasiswa,” ujarnya.
Secara terpisah, Tarmidi Haryadi mengingatkan, dalam ideologi mana pun, liberal atau sosialis, negara harus menyediakan pendidikan untuk rakyatnya.
Sementara itu, di UI, Sistem Penerimaan Mahasiswa UI-Program Prestasi dan Minat Mandiri mematok tarif Rp 25 juta hingga Rp 75 juta per calon mahasiswa. Di Undip, Program Pengembangan dan Kerja Sama mematok tarif Rp 25 juta hingga Rp 250 juta per calon mahasiswa. UGM membuka Program Penjaringan Kemi-traan dengan tarif Rp 15 juta hingga Rp 100 juta per calon ma-hasiswa dan ITB melalui Pe-nelusuran minat, bakat dan potensi mematok tarif Rp 45 juta per calon mahasiswa.(spc/*)