Tunjangan Pejabat Melimpah

MANADO— Sungguh kontradiktif. Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu per tiga bulan buat rumah tangga miskin (RTM) sangat kecil bila dibandingkan tunjangan yang diterima pejabat eksekutif dan legislatif Sulut. Bukan apa-apa, dalam APBD 2008 para pejabat Sulut mendapatkan rupa-rupa tunjangan (lihat grafis).
Di lingkungan DPRD, misalnya. Dalam APBD, anggaran tunjangan jabatan mencapai Rp1,78 M per tahun. Untuk pimpinan dewan, mendapatkan Rp4,35 juta dan Rp3,48 juta per bulan. Ini di luar uang paket, tunjangan panitia musyawarah, komisi dan panitia anggaran. Tunjangan perumahan saja mencapai Rp3,2 M. Sebab, setiap anggota paling kurang mendapatkan Rp6 juta per bulan. Sedangkan tunjangan komunikasi intensif, banderol buat 45 anggota dewan menembus Rp4,8 M. Karena masing-masing anggota dewan mendapatkan Rp9 juta per bulan.
Salah seorang anggota dewan mengaku total pendapatan yang didapat tinggal Rp8 juta per bulan setelah dipotong pajak. “Kami hanya untung dari sisi nama sebagai anggota dewan. Pendapatan kami hampir tidak mencukupi untuk pengeluaran,” katanya.
Lain lagi di lingkungan Pemprov. Untuk pejabat eselon II, mendapatkan tunjangan jabatan hingga Rp4,5 juta per bulan. Malah ditambah lagi tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp7,5 hingga 8,5 juta per bulan. Ini di luar iuran asuransi kesehatan, tunjangan umum dan tunjangan khusus.
Belum lagi biaya BBM untuk pejabat eksekutif dan legislatif yang menelan dana sekitar Rp4,9 M per tahun. Tak hanya BBM, sebab, pemerintah ikut menganggarkan belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja penggantian suku cadang hingga pembuatan STNK.
Direktur Eksekutif LP3K Sulut Jeeskiel Lairah SSos mengatakan, kondisi ini sangat ironis. Sebab, RTM hanya mendapatkan Rp100 ribu per bulan BLT tapi pejabat eksekutif dan legislatif mendapatlan rupa-rupa tunjangan. Ia mencontohkan, masyarakat membeli premium subsidi sebesar Rp6 ribu. Tapi para pejabat gratis mendapatkan BBM. “Mereka mendapatkan subsidi plus. BBM sudah dibelikan rakyat, dimana BBM itu juga disubsidi,” katanya.
Atas dasar itu, seruan Wagub Freddy H Sualang agar pejabat Pemprov berhemat disupport penuh. Semisal hanya menggunakan mobil dinas dalam urusan kedinasan. “Seruan Pak Wagub layak diikuti,” katanya.
Seperti diberitakan, pasca kenaikan harga BBM, Pemprov Sulut mulai melakukan gerakan berhemat. Wagub Sualang mengajak seluruh PNS Pemprov agar menjadi pelopor dan teladan dalam melakukan penghematan. “Wagub juga mengimbau agar mobil dinas yang merupakan milik negara digunakan hanya untuk kegiatan kedinasan, agar tidak membebani anggaran daerah untuk BBM-nya,” kata Kabag Humas Feibe Rondonuwu. Pun para PNS diminta berhemat menggunakan listrik di tiap ruangan
Besarnya jurang perbandingan antara BLT yang diterima masyarakat miskin dengan tunjangan pejabat, turut dikomentari akademisi Fisip Unsrat Rivo Sumampouw. Malah, ia mengusulkan bila pemerintah sedang giat-giatnya tidak menggunakan kendaraan pribadi, pejabat publik dan pejabat negara juga bisa menyisihkan beberapa persen pendapatannya untuk menambah kekurangan dana BLT yang dikucurkan pemerintah pusat. “Mungkin bisa memperbaiki citra pemerintah yang cenderung menghabiskan anggaran untuk jalan-jalan,” usulnya.
Sementara, anggaran BBM dan tunjangan tambahan penghasilan yang mencapai Rp26,9 M sangat besar. Sebab anggaran sebesar itu bisa membangun jalan hot mix puluhan kilometer. Malah, nyaris menyamai dana program Dinas Pekerjaan Umum untuk rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang banderolnya Rp28,5 M. Pun program pembangunan infrastruktur pedesaan, dananya hanya Rp17,1 M.(cw-06)