Teori Tanpa Praktek Mudah Tenggelam Dalam Cita-Cita Utopia

1. Ketika menghadiri undangan serah-terima jabatan Gubernur Sulawesi Utara dari pejabat Gubernur Ir. Lucky Korah kepada Gubernur pilihan rakyat Drs.Sinyo Harry Sarundajang Bapak Menteri Dalam Negeri Muhammad ma’aruf, hati saya sangat gembira dan bangga. Karena ketika Gubernur KDH Propinsi Sulawesi Utara Bapak Hein Viktor Worang mempercayakan kepada saya jabatan kepala Biro Pembangunan tahun 1969-1974 maka Drs Sinyo Sarundajang pada tahun 1970 untuk pertama kalinya masuk sebagai Pegawai Negeri dan menjadi staf langsung saya. Saya mengenal beliau demikian pula sebaliknya karena ketika masih nyong-nyong tinggal bertetangga di jalan Toar Manado dan sama-sama kader-kader muda Partai PNI yang didirikan oleh Ir.Soekarno pada tahun 1927. PNI Cuma beda satu huruf dengan TNI tapi mission sacrenya adalah sama yakni mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari 300 etnis lebih dan menjaga tetap tegaknya NKRI.
Sedangkan Sdr.Lucky Korah bersama dengan Yost Tamayong, dkk sementara honor saya panggil dan mintakan kepada mereka untuk kembali menyelesaikan study mereka di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi dengan pesan agar saudara-saudara menjadi orang dari pada tetap menjadi pegawai kere.
Atasan saya sekaligus guru terbaikdari para pamongpraja/birokrat muda walaupun menyandang gelar-gelar sarjana tapi miskin pengalaman praktekadalah senior Bupati Bonifacius Lengkong, Administratur (ADM) II dan yang selalu mewakili beliau adalah Drs.Abdullah mokoginta yang memegang jabatan Kepala Biro Produksi. Drs.abdullah Mokoginta itu kami juluki sebagai spesies yang langkah dan terancam kepunahan. Semua konsep perencanaan pembangunan Propinsi Sulawesi Utara harus diparaf oleh Drs.Abdullah Mokoginta, Administratur III dan sekretaris Daerah, barulah ditanda tangani oleh Gubernur KDH H.V Worang.
Sewaktu Gubernur KDH bapak C.J Rantung mempercayakan saya memegang jabatan Asisten II Sekwilda 1986-1988. saya ajukan usul kepada Pak Rantung agar Sdr.Lucky Korah diangkat Kepala Biro Pembangunan walaupun pangkat dan golongannya baru IIIc.
Walaupun kedua beliau dapat meraih jabatan Eleson I di pusat bahkan meraih jabatan Politik tertinggi yakni Gubernur Propinsi Sulawesi Utara namun kedua beliau tidak pernah melipakan seniornya yangn dilahirkan di Kepulauan Perbatasan Nusa Utara.
2. Saya tetap menggunakan tulisan atau sebutan “Propinsi” tidak dengan Provinsi karena dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah “Propinsi” dan daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil.
Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dari Negara Republik indonesia dan bagi negara yang menganut Azas Rechsstaat Modern, konstitusi ini secara hirarki paling tinggi kedudukannya bahkan merupakan sumber dari semua undang-undang biasa seperti Undang-Undang Otonomi daerah tahun 1999. Dari penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu maka kedudukan daerah propinsi secara hirarki lebih tinggi dari daerah-daerah yang lebih kecil dalam hal ini adalah daerah Kabupaten dan daerah kota.
Jabatan sekretaris Propinsi Sulawesi Utara adalah jabatan karier tertinggi bagi para pamongpraja atau birokrat departemen dalam negeri didaerah (Propinsi Sulawesi Utara). Jadi bukanlah jabatan politik seperti jabatan Gubernur/Wakil Gubernur atau Jabatan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota-anggota DPRD Propinsi Sulawesi Utara. Maka fungsi dan tugas sabagai Ketua badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) melekat pada fungsi dan tugas dari Sekertaris Daerah.
Walaupun pemberhentian dan pengangkatan Sekertaris Daerah Propinsi adalah hak prerogratif dari Gubernur untuk memilih sebagai user/pembantu utamanya dalam Penyelenggaraan Pemerintah (arti luas) di daerah namun hendaknya “merit and carier sistem” yang menjadi acuan pertama dan utama dan bukanlah patronage sistem yakni karena sama-sama se-partai, sama-sama se-kawanua atau atas balas budi, balas dendam, dal lain-lain. Apabila patronage sistem yang digunakan maka birokrat di Pemerintah Daerah akan terkotak-kotak seperti yang pernah diteriakkan oleh Sdr.Drs.Gemmy Kawatu: “Kantor Gubernur Sulawesi Utara sudah terkotak-kotak antara kuning dan merah”.
Di waktu lalu dan mungkin sekarang ini seorang diangkat menjadi kepala yang pangkatnya lebih rendah, membawahi pejabat yang lebih tinggi pangkat dan golongannya. Bila terjadi demikian maka jangan mengharapkan akan muncul Sinyo Sarundajang muda atau Lucky Korah muda ditingkat nasional.
Adalah suatu kekeliruan fatal bila seorang Sekertaris Propinsi Sulawesi Utara berani berkata secara arogan pada permulaan Desember 2003 seperti ditulis oleh Harian Manado Post: “Dengan resiko apapun dihadapi Pemilihan Bupati Kepulauan Talaud harus dilaksanakan”. Jabatan Bupati Kepulauan Talaud adalah jabatan politik tertinggi di daerah Kabupaten Talaud. Jangan disamakan dengan Jabatan Kepala Biro di Kantor Gubernur.
Kekeliruan yang cukup menggelikan adalah penempatan wajah Sekertaris Propinsi Sulawesi Utara di harian-harian Ibukota Propinsi Sulawesi Utara bersama-sama dengan wajah dari Bapak Gubernur S.H.Sarundajang dan Wakil Gubernur Bapak Freddy H.Sualang yang dipilih langsung oleh rakyat Sulawesi Utara sebagai perwujudan dari kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dalam pemeritahan ditangan rakyat.
3. Pada permulaan tahun 2005 yang lalu bertempat di rumah Keluarga Sarundajang-Tambuwun di Winangun Manado di hadapan mantan-mantan pejabat penting seperti Bapak C.J.Rantung, Drs.Abdullah Mokoginta, Arsyad Daud, SH, Drs.Paul P keppel, Drs Pollycarpus karambut, Drs.Wempie Punuh, Kol.Purn.Roosdy A.R, Putra Jalim, Samuel Layuck Putra Tanah Toraja, Ir.Freddy Rorimpandey, Drs.Bernard Moniaga dan lain-lain. Kedua calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang diusung oleh Partai PDIP memberi komitmen sebagai berikut:
Kami berdua dalam pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Utara akan menempatkan birokrat asal sangihe Talaud sebagai Sekertaris Propinsi Sulawesi Utara. Malahan Pak Freddy Sualang menyebutkan nama Drs.Ompa Makagansa (Sekertaris Kota Bitung).
Tidak ada komentar apa-apa dari semua mantan-mantan pejabat tersebut yang mencerminkan bahwa para beliau menganggap perlu adanya pergantian sekertaris Propinsi Sulawesi Utara yang merupakan kewenangan Gubernur terpilih. Sebelum kedua calon memberikan komitmen, Pak Drs.Paul Keppel menceritakan bahwa beliau bersama Pak Abdullah Mokoginta pernah ingin bertemu dengan Sekertaris Propinsi Sulawesi Utara. Namun setelah berjam-jam menunggu tidak diterima. Pada kali kedua pun akan menemui beliau setelah beberapa jam menunggu tahu-tahu Sekertaris Propinsi Sulawesi Utara sudah pulang lewat pintu belakang. Padahal sewaktu beliau masih kuliah di APDN Manado, dosen utamanya adalah para pamongpraja birokrat senior di Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Utara sekaligus pembimbing penulisan skripsinya. Para mantan pejabat tersebut sependapat dengan Pak Sinyo Harry Sarundajang (SHS) dan Pak Freddy Harry Sualang (FHS) bahwa etnis Sangihe Talaud sebagai salah satu etnis mayoritas dari penduduk Propinsi Sulawesi Utara sepantasnya diakui, dihargai dan dirangkul dalam penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Sulawesi Utara bukanlah disaudaratirikan, dipilih kasih atau dipinggirkan.
Pola yang demikian adalah tidak sesuai dengan pokok-pokok pikiran pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan “negara” begitu bunyinya: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala faham golongan, segaa faham “perseorangan”. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Sedangkan pada pokok pikiran ke-4 dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
4. Para mantan pejabat tersebut akhirnya menjadi pimpinan dari Tim Kampanye Independen Sinyo Harry Sarundajang dan Freddy Harry Sualang yang bermarkas dijalan Sam Ratulangi No.143 Manado. saya sendiri sebagai wakil Ketua dan Korwil bagi masyarakat Kepulauan Sangihe Talaud. Memang sejak medio tahun 2004 saya telah katakan kepada Sdr. Drs.Steven Kandow dkk dari fraksi PDIP anggota-anggota DPRD Propinsi Sulawesi Utara bahwa saya bertekad menjadi Tim Sukses dari Sinyo Harry Sarundajang dan Freddy Harry Sualang karena meyakini di bawah pimpinan Gubernur Drs.Sinyo Harry Sarundajang dan Wakil Gubernur Freddy Harry Sualang perlakuan terhadap daerah dan masyarakat Sangihe Talaud akan lebih baik sebb kedua beliau itu adalah berwawasan nasional yang luas.
Pasangan calon Sinyo Harry Sarundajang dan Freddy Harry Sualang memang menang di Kepulauan Sangihe Talaud walaupun ada calon-calon dari putra-putri Kepulauan Sangihe Talaud. Saya sebagai birokrat professional dan pernah belajar di Fakultas Sosial Politik Jurusan Pemerintahan dan Administrasi negara Universitas Gadjah Mada Jogjakarta serta mengabdi di Pemerintahan Propinsi Sulawesi Utara dari tahun 1964, dan berdasarkan merit dan Carier Sistem. Hingga dipercayakan memegang jabatan Eselon IIA sampai 6 (enam) jabatan dizaman Gubernur KDH H.V.Worang, G.H.Mantik dan C.J.Rantung.
Saya sangat menghargai dan menyampaikan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Sinyo Harry Sarundajang dan Bapak Freddy Harry Sualangyang memberikan komitmen bahwa jabatan Sekertaris Propinsi Sulawesi Utara sebagai jabatan karir tertinggi di Dearah Propinsi Sulawesi Utara akan dipercayakan kepada birokrat asal Sangihe Talaud. Komitmen tersebut saya artikan bahwa hanya ditujukan dan diwujudkan kepada birokrat Sangihe Talaud yang sejak semula bersangkutan telah dan sementara berkarir di Pemerintahan Propinsi Sulawesi Utara, kabupaten/kotamadya dalam daerah propinsi Sulawesi utara. Komitmen ini adalah sesuai dengan komitmen tertulis dari Menteri Dalam Negeri kepada semua Gubernur, Bupati atau Walikota diseluruh Indonesia yang menegaskan bahwa jabatan Sekertaris Daerah adalah jabatan karier tertinggi didaerah agar supaya para birokrat yang mengabdi di Pemda akan timbul motivasi/dorongan, gairah bekerja secara jujur dan sebaiknya agar dapat meraih jabatan karier tertinggi di daerah itu. Atas komitmen tertulis dari Menteri Dalam Negeri itulah maka pada tahun 1993 Gubernur KDH C.J Rantung telah mengganti Sekda Kolonel Anthon Dotulong dnngan sdr.Arsyad daud, SH. Dan sejak tahun 1993 hingga tahun 2006 ini maka jabatan Sekprop Sulawesi Utara dijabat oleh para birokrat dalam lingkungan Departeman Dalam Negeri.
Kalau Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara akan mengusulkan pergantian Sekertaris Propinsi Sulawesi Utara dengan birokrat Sangihe Talaud yang tidak pernah berkarir di Propinsi Sulawesi Utara atau di Kabupaten/Kota/Departemen Dalam Negeri dikhawatirkan akan ditolak oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Dampak negatifnya akan menimbulkan kelesuan, apatisme dan bahaya paling besar mereka yang senior akan beramai-ramai mendendangkan lagu cangkul-cangkul yang dalam menghadapi pensiun dan masa bodoh dengan lagu Padamu Negeri biar jo nanti Srd Yefry kurengkeng atau genny Kawatu akan mendendangkannya.
5. Tapi dalam masa kepemimpinan Gubernur KDH E.E. mangindaan (1995-2000) Semboyan BOHUSAMI (bolaang Mongondow, Hulontalo, Sangihe Talaud dan Minahasa) yang merupakan 4 (empat) etnis utama dari Penduduk Propinsi Sulaesi Utara. Beliau ganti dengan semboyan TORANG SAMUA BASUDARA, sedangkan Gubernur Drs.A.J.Sondakh (2000-2005) beliau mendengungkan TAHUN KASIH tetapi dalam kepemimpinannya kedua beliau dengan senboyan yang begitu indah dan manusiawi itu tapi faktanya Jangankan untuk Jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD yang paling buntut tapi untuk Jabatan Sturtural apakah sebagai Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Sekertaris Propinsi Sulawesi Utara tidak ada seorang birokrat asal Sangihe Talaud yang dipercayakan untuk memegangnya. Agaknya kedua beliau tidak mengetahui bahwa eksistensi atau keberadaan dari etnis Sangihe Talaud yang mendiami daerah perbatasan Kepulauan Sangihe Talaud itu jauh sebelum terbentuknya Propinsi Sulawesi Utara tahun 1964 dengan sekdanya Bupati Alex jacobus dari Tahuna atau sebelum tahun 1960 dengan terbentuknya Propinsi Sulawesi Utara-Tengah dimana Gubernurnya Arnold Baramuli,SH dari Tamako atau sebelum berdirinya negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Keberadaan dari etnis Sangihe Talaud pun jauh sebelum dilaksanakan Sumpah Pemuda-Pemudi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 yang mengikrarkan :
- Satu tanah air, tanah air Indonesia
- Satu bangsa, bangsa Indonesia
- Satu bahasa, bahasa Indonesia
Keberadaan etnis Sangihe Talaud dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Utara dalam Wilayah Negara Republik Indonesia bahkan sebelum kedatangan bangsa Belanda pada medio abad 17 yang mengembangkan agama Kristen Protestan atau sebelum kedatangan bangsa Spanyol/Portugis pada medio abad 16 yang mengembangkan agama Kristen Roma Katolik atau sebelum kedatangan saudagar-saudagar bagsa Arab pada permulaan abad 15 yang mengembangkan agama Islam.
Sedangkan dalam merit and carier sistem, masalah jabatan seorang birokrat turut memberikan warna tajam dalam kenaiakan pangkat/golongan dan profesionalisme seorang birokrat. Akibatnya sekarang ini pada permulaan tahun 2006 birokrat asal Sangihe Talaud yang berpangkat dan golongan IV d sebagai salah satu persyaratan untuk menduduki Jabatan Sekertaris Propinsi Sulawesi Utara hanya Drs. Yunus Liunsanda (Sekertaris Kabupaten Sangihe). Namun beliau pada bulan Desember 2005 mengatakan kepada saya sebagai seniornya “Biar jo Bu, kita tetap di Tahuna sampai pensiun”. Sedangakan Drs. Hironimus Rompas Makagansa, MSi baru berpangkat IV c dan sedihnya dalam beberapa bulan terakhir beliau dinonjobkan. Saat ini di Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara ada 4 orang yang berpangkat / Golongan IV d, yang telah memenuhi syarat memegang jabatan Sekertaris Propinsi Sulawesi Utara.
6 Saran Tunggal
Sebagai mantan pamong praja/birokrat senior asal Sangihe Talaud maupun sebagai Wakil Ketua/Korwil Kepulauan Sangihe Talaud dalam Tim Kampanye Sinyo Harry Sarundajang dan Freddy Harry Sualang mengusulkan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara 2005-2010 agar Jabatan Sekertaris Propinsi Sulawesi Utara hanya untuk seorang birokrat asal Sangihe Talaud itu diequivalenkan dengan 3 atau 4 orang birokrat profesional asal Sangihe Talaud untuk jabatan-jabatan Eselon II B atau Eselon II A di organisasi Pemerintahan Propinsi Sulawesi Utara.
Usul tunggal ini perlu mendapatpertimbangan prima dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sebab dikhawatirkan wacanapembentukan Propinsi Daerah Khusus Perbatasan Nusa Utara yang dikumandangkan dalam SATAL CONNECTION tahun 2002, Deklarasi Masyarakat Nusa Utara medio tahun 2004 dan kongres Masyarakat Nusa Utara akhir tahun akan secara lebih nyaring dan nekat mengikuti jejak etnis Gorontalo Tahun 2001.
Penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan kondisi nasional dan regional saat ini memberikan peluang yang sangat terbuka.(*)