Sekum PGI: Parpol Jangan Eksploitasi Gereja

SP/Aex Suban - Richard Daulay

[JAKARTA] Sekretaris Umum (Sekum) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Richard Daulay, mengingatkan agar partai politik (parpol) khususnya yang mengklaim sebagai partai Kristen agar tidak mengeksploitasi gereja dalam upaya meraih suara dalam pemilihan umum (Pemilu) 2009 mendatang. Seharusnya setiap parpol mendorong semangat kebangsaan dan bukan justru membuat pengotak-kotakan anak bangsa berdasarkan agama.

Hal itu dikemukakan Sekum PGI, Richard Daulay, di sela-sela Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI yang berakhir Kamis (28/2) malam di Jakarta. Menurut dia, Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI pasti akan memberikan semacam seruan kepada setiap gereja dalam menghadapi pemilu pendatang.

"Yah, kalau tidak ada masalah, paling normatif saja. Seperti gunakan aspirasi politik dengan baik dan bertanggung jawab sebagai warga negara," katanya.

Richard mengatakan, dalam setiap kampanye yang diadakan nantinya, partai-partai Kristen hendaknya menghindari penggunaan label-label kekristenan dan lebih mengedepankan isu-isu kerakyatan. "Secara pribadi, saya berprinsip Kristen yes, partai Kristen no," ujarnya.

Kekuatan Moral

Sedangkan Ketua Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Ishak Pole mengharapkan agar PGI dapat menjadi kekuatan perekat dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. PGI, menurutnya, harus berperan aktif dan menjadi pilar terdepan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di saat sebagian elemen bangsa lebih mengedepankan kepentingan kelompok melalui peraturan daerah (perda) bernuansa agama.

"Ancaman disintegrasi bangsa sudah bukan bayang-bayang lagi, tetapi telah ada di depan mata. Otonomi yang dilakukan dengan alasan untuk kesejahteraan, malah di sebagian tempat justru menggerogoti persatuan bangsa lewat jargon- jargon agama," ujarnya.

Ishak mengatakan, khusus dalam menghadapi Pemilu 2009, PGI harus menempatkan dirinya sebagai kekuatan moral dan memberikan bimbingan kepada gereja-gereja di daerah dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Dia juga beranggapan adanya partai Kristen yang ikut meramaikan pemilu telah ikut mereduksi arti dan nilai NKRI itu sendiri.

Sedangkan Rull Manangkot dari Sinode Gereja Am Gereja-gereja Sulawesi Utara dan Tengah, menilai masyarakat Indonesia termasuk warga gereja sudah mampu dan dewasa dalam menggunakan hak politik masing-masing.

Adanya aspirasi agar PGI mengeluarkan surat penggembalaan menjelang pelaksanaan pemilu, kata Rull, belum perlu dilakukan karena masalah pemilu adalah persoalan pribadi setiap warga negara. "Saya kira seruan lebih cocok dari pada surat penggembalaan," katanya.

Dia juga berharap dalam seruan yang kemungkinan akan dikeluarkan nanti, PGI mengedepankan kepentingan bangsa dan tidak terjebak dalam aspirasi dan kepentingan politik tertentu.

Papua

Persidangan yang berlangsung hingga malam hari tersebut, juga mengeluarkan seruan agar gereja-gereja di Indonesia memperhatikan secara khusus persoalan kemiskinan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Ketua PGI Wilayah Papua, Herman Saud, meminta kepada PGI mengupayakan kebebasan Papua dari ketertindasan aparat yang selama ini terjadi.

"Kami tidak mau diperhatikan karena dikasihani. Kami juga bagian dari bangsa ini dan wajib diperlakukan setara dengan warga Indonesia lainnya. Jangan hanya menuntut kami berubah, justru pemerintah pusat yang harus berubah dengan menarik militer dari Tanah Papua," ujar Herman. [E-7]