Kelulusan Ujian Nasional Turun DPR Akan Panggil Mendiknas

[JAKARTA] DPR tetap tidak menyetujui pemerintah menyelenggarakan ujian nasional (UN) dengan kondisi saat ini. Karena itu, panja UN DPR akan segera memanggil Menteri Pendidikan Nasional untuk mempertanggungjawabkan proses UN, sehingga tingkat ketidakkelulusan siswa SMA cukup besar.
“Yang mengherankan, menteri mengatakan tingkat kelulusan rendah karena pengawasan yang makin ketat. Itu artinya, pemerintah pun menilai bahwa kelulusan tahun-tahun sebelumnya cukup tinggi karena pengawasan yang longgar. Artinya pula, kelulusan yang merega dilegalkan meskipun kecurangan terjadi,” kata anggota Komisi X DPR Tubagus Dedi Suwandi Gumelar kepada SP, Selasa (27/4) pagi, di Jakarta.
Hingga kini, tuturnya, Panja DPR untuk UN belum dibubarkan sehingga tetap memiliki kewenangan memanggil Mendiknas. “Dari awal, saya sendiri dan PDI-P tidak menyetujui UN dilanjutkan kalau UN disamaratakan di semua daerah dan dijadikan penilaian mutlak untuk kelulusan siswa. Ini yang kami tolak sejak awal,” katanya.
Dia mengaku heran mengapa pemerintah tetap mempertahankan UN meski banyak sorotan.
“Bagaimanapun tak mungkin menyamaratakan kualitas semua siswa di Indonesia dengan sarana dan prasarana yang jauh berbeda. Harus ada pemetaan segera dan diterapkan di lapangan. Jangan hanya jadi wacana saja dari tahun ke tahun,” tukas wakil rakyat itu.
Sementara itu pengamat pendidikan Arief Rachman meminta pemerintah untuk tidak menyepelekan turunnya tingkat kelulusan tersebut. Kemdiknas perlu menyempurnakan penyelenggaraan serta perbaikan dasar hukum pelaksanaan UN.
“Artinya, harus ada asas keadilan yang harus dipenuhi. Tidak dapat disamaratakan kekuatan di tiap daerah karena adanya perbedaan kemampuan. Pendidikan di Papua dibandingkan di Jakarta tentu berbeda,” ucapnya.
Dia mengingatkan pemerintah agar menepati janji untuk menjadikan hasil UN sebagai alat pemetaan evaluasi pendidikan di tiap wilayah. Daerah yang lemah harus dibenahi dan diperbaiki mutu pendidikannya. “UN harusnya bukan untuk uji sistem pendidikan, tapi untuk peningkatan kualitas anak didik,” tegasnya.
Pemerhati pendidikan Cyprianus Aoer berpendapat, sentralisasi bahan-bahan ujian merupakan petaka serius untuk daerah-daerah terpencil. “Hal itu perlu dievaluasi serius dengan memperhatikan kondisi proses belajar di daerah, termasuk sarana dan prasarana serta buku, tenaga pendidik, dan sebagainya. Ketidakadilan sarana danprasarana harus dijadikan dasar evaluasi,” katanya
Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Sekolah Roder Nababan, di Medan, menilai, UN merupakan produk dari program pemerintah yang selalu gagal setiap tahun. Namun, pemerintah memaksakan program tersebut sebagai bagian dari standar kelulusan.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengungkapkan, kementeriannya sedang melakukan analisis dan pemetaan faktor-faktor penyebab turunnya tingkat kelulusan.
”Apakah karena derajat kesulitan soal atau karena proses belajar-mengajar yang tidak bagus atau karena sarana-prasarana yang kurang, atau semangat anak-anak turun. Itu semua akan dibuka dan dicari solusianya, seperti penguatan para guru atau sarana dan prasarana,” papar Mendiknas, di Jakarta, kemarin.
Dia meminta sekolah segara melakukan evaluasi diri. Kemdiknas akan sedang merampungkan pemetaan mata pelajaran yang lemah dan di daerah mana saja. ”Merujuk dari hasil pemetaan itulah, Kemdiknas akan melakukan intervensi kebijakan,” ujarnya.
Dia mencontohkan, hasil kelulusan siswa di Provinsi Gorontalo pada tahun lalu tinggi, tetapi sekarang turun menjadi sekitar 54%. Dia juga berkomitmen mulai 2010 akan mengerahkan sumber daya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur karena tingkat kelulusan di sana paling rendah. “Tidak semua Indonesia bagian timur, tetapi ke daerah yang memang petanya sudah jelas kurang,” ujarnya.
Dari total peserta UN SMA/MA 2010 sebanyak 1.522.162 siswa, 154.079 siswa atau sekitar 20% di antaranya harus mengulang. Sebagian besar peserta yang mengulang hanya satu mata pelajaran sekitar 64,5% dari total peserta yang mengulang 145.079 siswa.
Mata pelajaran yang diulang adalah Matematika, Bahasa Indonesia, dan Biologi. Peserta yang mengulang diberi kesempatan mengikuti ujian ulangan pada 10-14 Mei mendatang
Nuh menegaskan, pemerintah akan tetap melaksanakan UN tahun depan dengan standar soal dan kelulusan yang sama di tiap provinsi, meski kemampuan atau kekuatan anak dan provinsi berbeda.